Dua Poin KPK Dalam Memori Kasasi Eks Dirut PLN Sofyan Basir

Terdapat dua poin pokok yang disoroti pihaknya dan dituangkan dalam memori kasasi kasus Sofyan Basir dalam dugaan korupsi PLTU Riau-1.

Dua Poin KPK Dalam Memori Kasasi Eks Dirut PLN Sofyan Basir
Tribunnews/Irwan Rismawan
Mantan Dirut PLN, Sofyan Basir meninggalkan ruang sidang usai pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019). Majelis hakim memvonis bebas Sofyan Basir terkait kasus proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang terseret kasus suap proses percepatan kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut Tambang Riau-1.

"Hari Jumat (15/11/2018) kemarin kami sudah ajukan secara resmi kasasi terhadap putusan dengan terdakwa Sofyan Basir," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2019).

Setidaknya, terdapat dua poin pokok yang disoroti pihaknya dan dituangkan dalam memori kasasi kasus Sofyan Basir dalam dugaan korupsi PLTU Riau-1.

Pertama, pengetahuan Sofyan Basir ihwal kepentingan mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih untuk mempercepat proses kesepakatan proyek tersebut.

Baca: Pegiat Antikorupsi Dukung Langkah KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Sofyan Basir

Baca: KPK Ajukan Kasasi Kasus Sofyan Basir, Pakar: Perkuat di Mens Rea

Baca: Anak Yasonna Laoly Akui Kenal Wali Kota Medan

"Ada bukti yang kami hadirkan di persidangan misalnya dugaan pengetahuan Sofyan Basir bahwa Eni sebenarnya ditugaskan oleh pihak tertentu di partainya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan partai politik," katanya.

Kedua, terkait kesepakatan Power Purchased Agreement (PPA) proyek PLTU MT Riau-1 yang ditandatangani oleh Sofyan Basir sebelum Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso dan perwakilan perusahaan konsorsium Dwi Hartono meneken perjanjian tersebut.

Menurutnya, upaya percepatan kesepakatan itu dilakukan agar dapat mencapai tujuan Eni Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Jadi secara pokok ada dua hal yang sangat fundamental tersebut nantinya akan menguraikan secara lebih lengkap. Nanti bukti keterangan saksinya bagaimana, bukti surat yang bagaimana, dan termasuk juga bukti-bukti lain seperti bukti elektronik yang mendukung argumentasi KPK," kata Febri.

Lebih lanjut, Febri juga menyoroti terkait putusan mejelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved