Menkop dan UKM: Korupsi Rawan Terjadi Saat Perencanaan dan Implementasi Anggaran serta Kebijakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada jajarannya di Kabinet Indonesia Maju untuk jangan korupsi.

Menkop dan UKM: Korupsi Rawan Terjadi Saat Perencanaan dan Implementasi Anggaran serta Kebijakan
Tribunnews/JEPRIMA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki saat wawancara khusus bersama tim Tribunnews di Kantor Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2019). Pada kesempatan tersebut Teten Masduki menjelaskan mengenai program-program yang akan dijalankannya untuk mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sudah ada. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada jajarannya di Kabinet Indonesia Maju untuk jangan korupsi.

Hal itu dibenarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki.

"Ya waktu rapat paripurna pertama, Pak Presiden menyebut jangan korupsi itu yang pertama. Yang lain (pesannya) sederhanakan proses, kemudian jangan ada visi-misi menteri, yang ada visi-misi presiden dan wakil presiden," ujar Teten, dalam wawancara khusus dengan Tribunnews.com, di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jl H R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2019).

Teten kemudian menyinggung ada dua peluang yang rawan dan kerap menjadi titik masuk korupsi di Tanah Air. Pertama, ia melihat peluang korupsi hadir di saat perencanaan program dan anggaran.

"Saya menyebut korupsi diperencanaan itu state capture, karena kalau ingin merampok negara yang paling besar itu adalah pada saat perencanaan. Diarahkan untuk kepentingan sendiri atau grup. Itu state capture," kata dia.

Baca: Fahri Hamzah Beri Saran Ahok Ditempatkan di BUMN Paling Korup, Ini Daftar Kasus Korupsi di BUMN

Baca: Teten Bantu Jokowi Tekan Impor Lewat UMKM

Baca: 3 Singkatan La Pada La Lembah Manah, Bukan Bahasa Arab, Gibran Beri Makna Mendalam untuk Putrinya

Sementara peluang kedua adalah korupsi dalam implementasi anggaran dan kebijakan. Menurutnya terjadi mark up atau penyunatan terkait hal tersebut.

Mantan kepala staf kepresidenan itu mengaku beruntung karena tak memiliki konflik kepentingan terkait dua hal tersebut. Teten pun berkelakar bahwa anaknya tidak meminta uang bila tidak ditawari serta keluarganya berasal dari desa.

"Saya bukan orang yang punya bisnis, anak saya juga tidak ngerti duit. Anak saya kalau tidak ditawarin, tidak minta duit. Masih kecil-kecil. Mereka sudah tahu kalau ke saya tidak bisa minta apa-apa. Saya selalu pisahkan antara urusan private dan public, itu mereka tahu. Keluarga saya dari desa semua, jadi tidak pusing saya," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved