Politkus PKB Anggap Pertemuan Elite Partai Berkarya dengan PKS Sebagai Hal Biasa
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai wajar elite Partai Berkarya bertemu dengan petinggi Partai Keadilan Sejahtera
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Lima komitmen bersama dibacakan Sekjen PKS Mustafa Kamal.
Berikut petikan hasil pertemuan PKS-Partai Berkarya;
Pada hari ini selasa 19 November 2019. Fungsionaris DPP partai Berkarya telah bertemu dengan fungsionaris DPP PKS di Kantor DPP PKS Jalan Sumatupang No.82, Jakarta Selatan.
Dalam Silaturahim Kebangsaan yang berlangsung akrab dan bersahabat sebagai sesama Partai politik, kedua Partai Politik telah menyepakati kesepahaman sebagai berikut:
1. Berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat, sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD NKRI 1945.
2. Menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, bersama TNI, Polri, masyarakat sipil, serta seluruh komponen bangsa.
3. Memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, serta stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis.
4. Membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional khususnya bagi para generasi muda serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka diantamnya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif dasar listrik, harga BBM, dan lain sebagainya.
5. Membuka ruang kerjasama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan memenangkan kompetisi Pilkada tahun 2020 dengan cara bermartabat dan penuh keberkahan. Menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, segala bentuk kecurangan serta pelanggaran baik yang bersifat yuridis maupun etis, serta meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil.
