Kepala BNPT Sebut Tak Punya Data Tiga Persen Prajurit Terpapar Radikalisme, Ini Kata Pengamat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR fraksi PAN Sarifuddin Sudding menanyakan pernyataan mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengatakan tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius.

Suhardi menyatakan lembaganya tak memiliki data tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme dan menyatakan data tersebut tidak akurat.

Menanggapi hal tersebut, pengamat terorisme dari Institute Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi sepakat dengan pernyataan Suhardi bahwa data tersebut tidak akurat.

Baca: Komisi III DPR Cecar BNPT Terkait Pencegahan Aksi Teror

"Pernyataan (Ryamizard) itu saya anggap sumir dan meragukan, karena disampaikan tanpa menyebut sumber data, apalagi indikator yang jelas. Meski kita menduga bahwa yang disampaikannya mengutip dari hasil survei sebuah lembaga riset," ujar Khairul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (21/11/2019).

Ia pun meminta agar para pejabat pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam berbicara apabila menyangkut data.

Pasalnya hal tersebut dapat menebar keresahan dan ketakutan tersendiri bagi masyarakat, terutama hal terkait terorisme.

"Nah, soal radikalisme di tubuh TNI juga begitu. Tak ada indikator jelas. Saya khawatir, beliau keliru memahami soal ekspresi keberagamaan dengan apa yang disebutnya sebagai radikalisme itu," kata dia.

Baca: Kepala BTPN Suhardi Alius: Kita Rangkul para Mantan Napiter

"Memang harus diakui, belakangan ini tampak adanya penguatan religiositas dan ekspresi keberagamaan di kalangan masyarakat kita. Termasuk di lingkungan TNI-Polri. Tapi itu tidak bisa serta merta dituding sebagai sesuatu yang ekstrem atau bahkan menyimpang," imbuh Khairul.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius menyatakan lembaganya tak memiliki data tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme.

Hal itu dikatakannya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, Kamis (21/11/2019).

Baca: Legislator Golkar: Masih Perlukah Kita Pertahankan BNPT?

Awalnya, anggota Komisi III DPR fraksi PAN Sarifuddin Sudding menanyakan pernyataan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang mengatakan tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme.

"Dalam pemetaan wilayah dan juga pemetaan terhadap kampus, ASN dan sebagainya dalam kaitan terhadap statement yang dilontarkan Pak Ryamizard bahwa ada tiga persen anggota TNI kita terpapar radikalisme ini bagaimana pandangan saudara?," tanya Sudding kepada Suhardi.

Suhardi menjawab bahwa lembaganya tidak memiliki data tersebut. Ia menyatakan data tersebut tidak akurat. "Tidak akurat pak. Mungkin bapak bisa tanya sama mabes TNI," kata Suhardi.

Suhardi mengungkapkan setelah ada pernyataan Ryamizard, ia ditelpon oleh Menko Polhukam saat itu Wiranto.

Baca: Haidar Alwi: Prabowo Harus Lanjutkan Program Bela Negara Ryamizard Ryacudu

"Begitu ada statement itu kami ditelpon Wiranto langsung, 'Hardi dari mana data itu? Kami juga tidak tahu pak, silakan bapak tanya pak menhan karena kami juga tidak punya data itu bahkan saya dengar juga akan ada penelitian masalah tersebut'," ungkapnya.

Selanjutnya, Suhardi mengatakan lembaganya tidak ingin sembarang merilis survei terkait data orang berpaham radikalisme. Ia menegaskan tugas BNPT yakni mereduksi paham radikalisme.

"Jangan sampai kalau kita merilis apalagi ada perguruan tinggi terbaik di negeri ini terus mau ke mana anak-anak kita, mau ke mana anak-anak Indonesia. Tugas kamilah mereduksi untuk menghilangkan itu (paham radikalisme), tapi tidak dengan merilis itu, konsep kami tidak seperti itu," ujarnya.

Sekedar informasi, saat masih menjabat Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu pernah mengungkapkan ada sekitar 3 persen prajurit TNI yang terpapar radikalisme dan tak setuju Pancasila sebagai ideologi negara.

Baca: Kepala BNPT: Tampilan Fisik Tidak Bisa Mencirikan Seseorang Terpapar Radikalisme

Ryamizard mengingatkan tiap prajurit yang masih aktif ataupun purnawirawan untuk menepati sumpah prajurit.

"Ini ada TNI, purnawirawan juga, kita mengimbau supaya menepati sumpahnya, sumpah prajurit itu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Itu kan sumpah. Kemudian janjinya dalam sapta marga patriot Indonesia membela negara yang bertanggung jawab dan tidak menyerah. Kita harapkan mereka kembali," kata Ryamizard di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6).

Terkait tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme, Ryamizard mengatakan angka tersebut didapatnya setelah berkeliling Indonesia. Dia mengatakan jumlah tiga persen itu, termasuk juga purnawirawan.