WP KPK ke Tiga Pimpinan Gugat UU di MK: Mereka Negarawan

WP KPK melihat hal itu merupakan tindakan yang mewakili aspirasi masyarakat dalam melawan pelemahan KPK.

WP KPK ke Tiga Pimpinan Gugat UU di MK: Mereka Negarawan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Agus Rahardjo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi tiga pimpinan KPK yakni Agus Raharjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif bersama dengan 10 tokoh antikorupsi mengajukan judicial review (JR) terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. JR itu resmi didaftarkan pada Rabu (20/11/2019) kemarin.

WP KPK melihat hal itu merupakan tindakan yang mewakili aspirasi masyarakat dalam melawan pelemahan KPK. Aspirasi tersebut merupakan tindakan negarawan atas upaya pelemahan KPK.

"Pegawai KPK mengapresiasi langkah impinan KPK dan tokoh nasional yang melakukan judicial review terhadap UU KPK. Sebagai tindakan negarawan yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia yang khawatir nasib pemberantasan korupsi ketika KPK dilemahkan," ujar Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap kepada wartawan, Kamis (21/11/2019).

Langkah JR yang diambil itu, kata Yudi, merupakan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh sembari menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Baca: KPK Kembali Panggil Dirut Petrokimia Gresik Terkait Suap Distribusi Pupuk

Baca: KPK Tunggu BPK Tuntaskan Proses Penghitungan Kerugian di Kasus Waskita Karya

Baca: Romli Atmasasmita Soroti Etika Kelembagaan dan Integritas Pimpinan KPK yang Ikut Gugat UU ke MK

"Apalagi Bapak Presiden juga sudah mengungkapkan bahwa Perppu menunggu hasil dari persidangan MK. Sehingga saat ini JR revisi UU KPK merupakan satu-satunya cara agar pemberantasan korupsi tetap berjalan," kata Yudi.

Yudi berharap, MK dapat mempertimbangkan langkah hukum yang ditempuh koalisi masyarakat dengan pimpinan KPK.

"Semoga putusan MK nantinya sesuai dengan harapan rakyat Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Koalisi masyarakat sipil yang menamai diri sebagai Tim Advokasi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan tiga diantaranya merupakan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang.

Wakil ketua KPK Laode M Syarif menilai materi formil UU KPK hasil revisi masih banyak kesalahan. Atas dasar ini sebagai warga negara dan pimpinan KPK memberanikan diri menggugat UU KPK hasil revisi ke MK.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved