Rizieq Shihab Pulang
Fadli Zon Sebut Ada 'Invisible Hand' dan Kegagalan Diplomasi Pemerintah atas Pencekalan Habib Rizieq
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menduga penahanan Habib Rizieq Shihab untuk pulang ke Indonesia karena permintaan pemerintah Indonesia.
TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menduga penahanan Habib Rizieq Shihab untuk pulang ke Indonesia karena permintaan pemerintah Indonesia.
Fadli Zon mengungkapkan pendapatnya tersebut melalui siaran langsung dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon, Selasa (26/11/2019).
Dikutip dari wartakota.tribunnews.com, dalam siaran langsung itu, Fadli Zon mengharapkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk melakukan investigasi terkit alasan penahanan Habib Rizieq Shihab itu.
"Jadi pasti ada permintaaan atau semacam itu menurut saya dari pihak kita, ini yang menurut saya perlu diklarifikasi, perlu diinvestigasi," ungkap Fadli Zon.
Tujuan dari investigasi tersebut, Fadli ingin pemerintah Indonesia meluruskan kabar yang beredar mengenai adanya keterlibatan pemerintah dalam penahanan Habib Rizieq.
Fadli Zon menilai peristiwa Habib Rizieq tersebut lucu, karena pemerintah Arab Saudi dengan mudahnya melakukan deportasi.
"Karena banyak sekali keanehan-keanehan soal tidak boleh keluarnya Habib Rizieq, yang ada kan negara itu mendeportasi, bukan menahan, lucu," jelas Fadli Zon.
Selanjutnya, Fadli mengatakan pemerintah Indonesia harusnya berusaha untuk memulangkan Habib Rizieq dari Arab Saudi.
"Dan kalau menahan itu pemerintah negara itu di mana Habib Rizieq itu sebagai warga negaranya ya harus marah. Kenapa ada warga negara saya mau keluar dari Arab Saudi itu nggak boleh? harusnya marah gitu lho logikanya," tegas Fadli Zon.
Sementara itu, dalam cuitan akun Twitter pribadinya @fadlizon, Selasa (26/11/2019), Fadli mengungkapkan kekecewaannya pada pemerintah.
Menurutnya, Habib Rizieq Shihab harus berada di Arab Saudi dan sulit untuk pulang ke Indonesia.
"Sudah lebih dua tahun polemik pemulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke tanah air belum kunjung mendapat kejelasan. Dari beragam pernyataan yg mewakili pihak pemerintah, terdapat sejumlah persoalan yang menghambat kepulangan HRS," jelas Fadli Zon.
"Tapi, semua tuduhan tersebut tak ada yang terbukti. Termasuk isu overstay yang sering dijadikan alasan pemerintah dan dugaan pelanggaran hukum yg HRS lakukan di Arab Saudi," tambahnya.
Sudah Beli Tiket
Fadli Zon mengaku Habib Rizieq telah membeli tiket pesawat untuk kepulangannya ke Indonesia.
"Tiket telah dibeli bahkan pernah keluarganya telah keluar lewat imigrasi, tapi HRS tak bisa keluar. HRS menyampaikan niatnya waktu itu untuk menuntaskan program doktoralnya di Malaysia," ujarnya.
"Saya mencatat juga, pada September 2018 sebagai Wakil Ketua DPR, saya menerima pengaduan resmi tim advokat GNPF. Dalam kesempatan tsb, Tim advokat GNPF menyampaikan bahwa pada Juli 2018"
"HRS dilarang keluar oleh petugas imigrasi Arab Saudi saat hendak ke Malaysia untuk mengurus disertasi S3. Padahal saat itu, HRS memiliki izin tinggal yg masih berlaku," lanjut Fadli dalam cuitannya.
Ada Invisible Hand
Fadli Zon melanjutkan, ada invisible hand atau tangan tidak terlihat yang menghalangi Habib Rizieq pulang ke Indonesia.
"Herannya, larangan tersebut belum dicabut, hingga akhirnya visa HRS habis masa berlakunya (overstay). Ada “invisible hand” dibalik kasus HRS yg menghambatnya keluar dari Saudi," ujar dia.
Fadli mengatakan pemerintah melalui Mahfud MD berpendapat jika kendala kepulangan Habib Rizieq ada berasal dari pihak Habib Rizieq dan pihak Arab Saudi.
"Pemerintah kemudian menyederhanakan polemik ini, bhw kendala kepulangan HRS, seperti bbrp hari lalu juga diungkapkan Menkopolhukan Mahfud MD, berada di sisi pemerintah Arab Saudi dan HRS, bukan pada pemerintah Indonesia. Padahal, pihak Saudi tak berkepentingan terhadap HRS," jelasnya.
Fadli mempertanyakan peran pemerintah Indonesia dalam menangani penahanan kepulangan Habib Rizieq tersebut.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil peran karena Habib Rizieq adalah warga negara Indonesia.
"Masalahnya, jika hambatan kepulangan HRS ada di sisi pemerintah Arab Saudi, bagaimana peran pemerintah Indonesia untuk menangani masalah tersebut? HRS bukan warga Saudi," ujar dia.
Kegagalan Diplomasi Pemerintah Indonesia
Fadli menilai terhambatnya kepulangan tersebut memperlihatkan kegagalan diplomasi pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya.
"Berlarut-larutnya kepulangan HRS dari Arab Saudi ke Indonesia, menurut hemat sy, mengindikasikan kegagalan diplomasi pemerintah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana yg diamanatkan oleh konstitusi," jelas Fadli.
Dalam cuitan Fadli Zon tentang sulitnya kepulangan Habib Rizieq di akun Twitternya, Fadli telah menulis 32 cuitan untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai kasus Habib Rizieq tersebut.
Dalam cuitan ke-32 yang sekaligus sebagai cuitan terakhirnya dalam thread tersebut, Fadli Zon berharap pemerintah ikut serta memfasilitasi kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia.
Ia berharap nantinya Habib Rizieq Shihab bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat dan selamat.
"Negara harus hadir melindungi HRS dan memfasilitasi untuk bisa kembali ke tanah air dgn sehat dan selamat. Jangan sampai hak HRS sbg WNI untuk memperoleh perlindungan negara, diabaikan hanya krn perbedaan sikap dan pilihan politik dgn pemerintahan saat ini," ungkap Fadli.
(Tribunnews.com/Nuryanti) (wartakota/Dwi Rizki)