KPK Fokus Cari Peristiwa Pidana dalam Penyelidikan Baru Terkait BPKH

Ringkasan Berita:

• KPK sedang bekerja intensif untuk menelaah dugaan pelanggaran hukum di BPKH
• Kemenag dan BPKH menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan
• Penyelidikan di BPKH merupakan perkara yang terpisah dari skandal kuota haji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya tengah melakukan pendalaman serius terkait laporan dugaan korupsi yang melibatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

Saat ini, fokus utama lembaga antirasuah tersebut adalah menemukan adanya peristiwa pidana dari aduan masyarakat yang diterima.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan penyelidikan ini berangkat dari analisis laporan masyarakat. 

Meski belum masuk ke tahap penyidikan, tim KPK sedang bekerja intensif untuk menelaah dugaan pelanggaran hukum tersebut.

"Terkait dengan itu, itu berangkat dari adanya laporan aduan masyarakat, yang kemudian telah dianalisis oleh tim. Kita sedang melakukan pendalaman, sedang fokus untuk mencari dugaan peristiwa pidananya," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Baca juga: KPK Gencar Lakukan Penyitaan Aset Terkait Korupsi Kuota Haji, Kenapa Tak Kunjung Tetapkan Tersangka?

Budi mengakui bahwa situasi ini menjadi ironi tersendiri bagi tata kelola haji di Indonesia. 

Pasalnya, penyelidikan terhadap BPKH ini berjalan beriringan dengan proses penyidikan dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) yang juga sedang ditangani KPK.

"Tentu ini juga menjadi sesuatu yang miris ketika saat ini KPK juga sedang melakukan penyidikan terkait dengan penyelenggaraan haji juga," ujarnya.

Sikap Kooperatif

Kendati demikian, Budi mengapresiasi sikap kooperatif dari institusi terkait. 

Baik Kemenag maupun BPKH menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan.

Baca juga: Miris! KPK Bongkar Praktik Jual Beli Kuota Haji: Biro Travel Tak Berizin Diduga Ikut Transaksi

Kementerian Agama bahkan telah memaparkan titik-titik rawan fraud (kecurangan) dalam penyelenggaraan haji kepada KPK.

"Tentunya ini menjadi PR kita bersama untuk kemudian kita bisa melakukan pembenahan dengan lebih serius terkait dengan tata kelola haji ini," ucap Budi.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya mengonfirmasi bahwa penyelidikan di BPKH ini merupakan perkara yang terpisah dari skandal kuota haji.

Asep membeberkan bahwa tim penyelidik sedang menyasar dua area utama. 

Pertama, dugaan penyalahgunaan dana kemaslahatan umat, salah satunya terkait laporan bantuan ambulans yang diduga beralih menjadi milik pribadi.