Pemangkasan Eselon III dan IV

Jokowi Pangkas Eselon III dan IV, Dikhawatirkan Timbulkan Gejolak Kalangan ASN, DPR Beri Tanggapan

Jokowi memunculkan wacana pemangkasan eselon III dan IV dengan memanfaatkan AI. Pengamat sebut akan muncul resistensi di daerah. DPR menanggapi.

Jokowi Pangkas Eselon III dan IV, Dikhawatirkan Timbulkan Gejolak Kalangan ASN, DPR Beri Tanggapan
YouTube Sekretariat Presiden
Untuk mengefisiensi birokrasi agar tak lagi berbelit-belit, Jokowi memunculkan wacana pemangkasan eselon III dan IV dengan memanfaatkan penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau robot dengan kecerdasan buatan. 

TRIBUNNEWS.COM -  Dalam rangka mengefisiensi birokrasi agar tak lagi berbelit-belit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan wacana pemangkasan eselon III dan IV dengan memanfaatkan penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau robot kecerdasan buatan.

Wacana tersebut Jokowi sampaikan dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dilansir Kompas TV,  pada kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan gebrakan barunya dalam merealisasikan pemangkasan eselon III dan IV, yang akan mulai direalisasikan tahun depan.

"Tahun depan, kita akan lakukan pengurangan eselon. Kita punya eselon I, II, III, IV, yang III dan IV akan kita potong," tutur Jokowi seperti yang diberitakan Kompas TV.

Jokowi pun menyampaikan, ia telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB), Tjahjo Kumolo untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN, (eselon III dan IV) diganti dengan AI sehingga ada kecepatan," terangnya.

Jokowi yakin, dengan adanya AI, birokrasi di Indonesia akan lebih cepat.

"Kalau diganti artificial intelligence, saya yakin kecepatan kita dalam perbirokrasian akan lebih cepat," kata Jokowi.

Menanggapi wacana tersebut, dalam acara 'Sapa Indonesia Malam' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV pada Jumat (29/11/2019), seorang Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai wacana itu berpotensi menimbulkan gejolak di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terlebih, Trubus menyebutkan, bagi ASN yang berada di daerah.

Halaman
1234
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved