KPK Duga Ada Aliran Dana dari Eksekutif Mengalir ke Legislatif dalam Suap Jaksa Yogya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran dana suap yang mengalir dari eksekutif ke legislatif dalam kasus dugaan suap

KPK Duga Ada Aliran Dana dari Eksekutif Mengalir ke Legislatif dalam Suap Jaksa Yogya
TribunnewsBogor.com/Ardhi Sanjaya
Yuyuk Andriati 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran dana suap yang mengalir dari eksekutif ke legislatif dalam kasus dugaan suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019. Proyek yang dimaksud di antaranya proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo.

Untuk mendalami dugaan tersebut, KPK memeriksa Anggota DPRD Yogyakarta dari PPP M Hasan Widagdo Nugroho sebagai saksi untuk tersangka mantan jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta Eka Safitra.

"Jadi penyidik sekarang ini sedang mendalami mengenai aliran dana dari pihak eksekutif ke legislatif terkait dengan proyek tersebut," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2019).

Dalam pendalaman kasus tersebut, KPK juga memanggil dua orang saksi lainnya untuk tersangka Eka Safitra, yakni anggota DPRD Yogya dari PDIP Emanuel Ardi Prasetya dan Anggota DPRD Yogya periode 2014-2019 dari PDIP Febri Agung Herlambang.

Namun Yuyuk mengatakan bahwa keduanya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

KPK menetapkan Jaksa Kejari Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Eka Safitra bersama jaksa Kejari Surakarta (Solo) Satriawan Sulaksono sebagai tersangka penerima suap sebesar Rp221,74 juta.

Uang suap berasal dari tersangka pemberi suap Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Ana.

Uang suap tersebut terkait dengan pengurusan pelaksanaan lelang proyek pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Yogyakarta dengan pagu anggaran Rp10,89 miliar pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019. Proyek ini dikawal oleh TP4D dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Untuk pengurusan tersebut, para pihak bersepakat bahwa komitmen fee yang disediakan 5 persen dari nilai proyek.

KPK menduga telah terjadi tiga kali realisasi pemberian uang. Pertama, pada 16 April 2019 sebesar Rp10 juta.

Kedua, pada 15 Juni 2019 sebesar Rp100.870.000 sebagai realisasi dari 1,5 persen dari total komitmen fee secara keseluruhan.

Ketiga, 19 Agustus 2019 sejumlah Rp110.870.000 atau 1,5 persen dari nilai proyek yang merupakan realisasi komitmen fee secara keseluruhan.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved