Rizieq Shihab Pulang
Kuasa Hukum FPI Ungkap Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Permintaan Badan Intelijen di Arab Saudi
Ali Abu Bakar Alatas menjelaskan, Rizieq Shihab dicegah pulang ke Indonesia atas permintaan dari badan intelijen Arab Saudi.
Penulis:
Nuryanti
Editor:
Ifa Nabila
Ia berujar, pemerintah Indonesia tidak hanya membuat pencekalan, namun juga membuat sebuah pengasingan kepada dirinya.
"Yang sudah membuat pencekalan tersebut, bahkan membuat pengasingan dalam kemasan pencekalan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan tidak pernah melakukan pencekalan terhadap Habib Rizieq Shihab.
Moeldoko meminta Habib Rizieq tidak menciptakan narasi untuk hal yang tidak pernah dilakukan pemerintah.
Ia menegaskan dirinya telah mengecek langsung ke pihak imigrasi, kementerian luar negeri, dan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan terkait isu pencekalan Rizieq Shihab.
Menurutnya, hasil yang didapat adalah tidak ada pencekalan kepada pimpinan organisasi Front Pembela Islam (FPI) itu.
"Saya sudah cek kemana-mana tidak ada pencekalan itu, saya sudah cek ke Dirjen Imigrasi tidak ada pencekalan," ujar Moeldoko, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (26/11/2019).
Moeldoko meminta Habib Rizieq tidak menuduh pemerintah telah melakukan upaya pencekalan.
"Jangan mengembangkan sesuatu yang memang pemerintah tidak lakukan, kalau memang tercekal ya silakan gitu," jelas Moeldoko.
Ia menyampaikan, hasil dari pengecekan itu diketahui bahwa Habib Rizieq Shihab tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi sebelumnya.
"Saya sudah cek, selama ini Pak Rizieq tidak pernah berkomunikasi ke kedutaan, saya sudah cek," tegas Moeldoko.
Dirinya menyebut, Habib Rizieq hanya melakukan upaya komunikasi melalui media sosial atas pencekalannya itu.
Mantan Panglima TNI ini menyarankan Rizieq untuk mengadukan masalah itu kepada pihak kedutaan dan tidak melemparkan pernyataan kontroversial di media sosial.
"Tadi Pak Mahfud mengatakan seperti itu, tidak pernah koordinasi dengan kedutaan, hanya di media sosial, sehingga tidak terjadi komunikasi dengan baik," imbuh Moeldoko.
(Tribunnews.com/Nuryanti)