Sekjen Kemendagri Buka Rapat Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemda 2020

Hadi Prabowo membuka acara rapat Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, Rabu (11/12/2019).

Sekjen Kemendagri Buka Rapat Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemda 2020
Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami
Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (11/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Hadi Prabowo membuka acara rapat Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Acara yang dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta itu dalam rangka mengawal program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang satu diantaranya telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN).

"Ini dalam rangka mengawal program prioritas Presiden yang telah disampaikan maupun yang telah tertuang RPJMN, sehingga tugas pengawas adalah mengawal supaya program prioritas Presiden itu dapat dilaksanakan oleh daerah. Baik itu dalam rangka mencapai target makro ekonomi nasional maupun target ekonomi daerah," ujarnya.

Baca: Kemendagri Tandatangani PKS Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Dengan BSSN

Sekjen Kemendagri menyebutkan lima program yang akan dilakukan Kemendagri untuk awasi program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di daerah.

Adapun lima program yang dimaksud, yaitu; pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi melalui pendekatan Omnibus Law, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

"Pembanguan SDM untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih terampil, menguasai IPTEK dan melalui kerja sama Industri bertalenta global," ujar

Terkait pembangunan infrastruktur, Sekjen menjelaskan perlunya konektivitas baik itu infrastruktur pelayanan dasar, maupun infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi.

"Yang ketiga, kaitannya penyederhanaan regulasi melalui pendekatan Omnibus Law dan juga supaya investasi bisa berjalan di daerah, membuka lapangan kerja, dan bisa memanfaatkan bonus demografi yang kita sedang hadapi," ujarnya

Dalam penyederhanaan birokrasi, Sekjen mengatakan perlu adannya evaluasi terhadap mekanisme proses sehingga tidak yang berbelit-belit.

"Proses yang berbelit-belit, yang panjang, harus dipangkas untuk memudahkan investasi dan tentunya adalah untuk percepatan memberikan pelayanan publik dan perizinan serta penyederhanaan eselonisasi," lanjutnya

Adapun masalah transformasi ekonomi, yaitu yang berkaitan dengan pengalihan dari bertumpu pada SDA menjadi daya saing manufaktur untuk mengoptimalkan potensi desa menjadi pertumbuhan daerah.

"Jadi daya saing manufaktur dan jasa modern untuk memberikan nilai tambah pada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi daerah adalah mengoptimalkan potensi desa menjadi pertumbuhan di daerah," tutupnya.

Penulis: Lendy Ramadhan
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved