Pakar Hukum: Perlu Cabut Hak Politik untuk Dipilih Mantan Koruptor

Pencabutan hak untuk dipilih ini penting untuk diterapkan, agar pencegahan korupsi pun bisa berjalan.

Pakar Hukum: Perlu Cabut Hak Politik untuk Dipilih Mantan Koruptor
KOMPAS IMAGES
Anas Urbaningrum 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar tindak pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih mendorong putusan pengadilan mencabut hak politik untuk dipilih dari seorang narapidana kasus korupsi.

Hal ini menurut dia, harus diterapkan, agar tak ada lagi mantan koruptor yang bisa mencalonkan menjadi calon kepala daerah.

Jadi dia tegaskan, tidak cukup hanya sebatas lima tahun setelah keluar dari penjara, mantan koruptor berpuasa untuk maju di pilkada.

"Untuk pejabat publik kita butuh yang punya integritas untuk jadi panutan. Tidak etis kalau manta narapidana korupsi, meski sudah lima tahun selesai menjalani terus boleh mencalonkan sebagai pejabat publik," tegas mantan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini kepada Tribunnews.com, Rabu (11/12/2019).

Menurut dia, perlu ada kebijakan yang sama terhadap putusan pengadilan mengenai pencabutan hak politik dipilih mantan koruptor.

Apalagi mengingat selama ini putusan pengadilan terkait pemidanaan juga tidak maksimal sesuai ancaman pasalnya.

Baca: Wacana Hukuman Mati Bagi Koruptor, Mahfud MD Sebut Tak Perlu Undang-Undang Baru Karena Sudah Ada

Pencabutan hak untuk dipilih ini penting untuk diterapkan, agar pencegahan korupsi pun bisa berjalan.

"Yang penting justru pencabutan hak politik untuk dipilih. Itu harus diterapkan. Artinya mereka yang pernah dipidana itu tertutup kesempatan menjadi pejabat publik baik itu Kepala daerah maupun legislator," ujar Yenti.

Dia tegaskan, seorang pejabat publik harus bersih dari masalah pemidanaan, supaya bisa menjadi panutan.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved