Dewan Pengawas KPK
Dewan Pengawas KPK Masuk Tahap Finalisasi, Presiden Jokowi: Lihat Track Record dan Integritasnya
Presiden Joko Widodo Umumkan Dewan Pengawas KPK 20 Desember 2019 Saat ini Sudah Sampai di Proses Finalisasi, Melihat Track Record dan Integritasnya
Penulis:
Andari Wulan Nugrahani
Editor:
Muhammad Renald Shiftanto
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan soal Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dewan Pengawas KPK itu nantinya akan mengawasi kinerja dari lembaga antikorupsi tersebut.
"Proses finalisasi. Juga sama melihat satu persatu track record, dan integritasnya," tutur Jokowi yang Tribunnews kutip melalui YouTube Kompas TV, Sabtu (14/12/2019).
Jokowi menegaskan sedang melakukan cek agar tidak terjadi kekeliruan di masa depan.
Ia menerangkan tidak ingin membuat masyarakat tidak puas dengan penunjukan Dewan Pengawas KPK.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengawas akan dilantik bersamaan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023, pada 20 Desember 2019 mendatang.
Dewan pengawas berwenang memberi atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan oleh KPK.
Dewan pengawas juga bisa mengevaluasi kinerja pimpinan KPK setiap satu tahun.
Ketua YLBHI Asfinawati Memberikan Tanggapan
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati buka suara terkait pemilihan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menuturkan pemilihan Dewan Pengawas KPK berbeda dengan pemilihan Ketua KPK.
Menurut Asfinawati, Ketua KPK dipilih melalui seleksi yang ketat.
Sementera itu, Dewan Pengawas KPK langsung ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan tidak melalui DPR.
"Artinya, lebih sulit pimpinan KPK. Tapi wewenangnya lebih besar di Dewan Pengawas.," tutur Asfinawati yang Tribunnews kutip melalui YouTube Kompas TV, Sabtu (14/12/2019).
Secara lembaga, menurutnya Dewan Pengawas KPK memperlihatkan bahwa Jokowi mengendalikan KPK.
