Pemindahan Ibu Kota Negara
Jokowi Sebut Pemindahan Ibu Kota Tak Sekadar Pindah Kantor Pemerintahan: Kami Ingin Ada Transformasi
Kabar terbaru terkait pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur, Jokowi ungkap ingin ada transformasi baru, bukan sekadar pindah kantor saja.
Penulis:
Andari Wulan Nugrahani
Editor:
bunga pradipta p
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden terkait pemindahan ibu kota, Senin (16/12/2019).
Jokowi menegaskan rencana pemindahan ibu kota itu jangan dipandang sebagai pemindahan kantor pemerintah semata.
Jokowi menuturkan dengan pemindahan ibu kota, ia ingin menandai perubahan budaya dan sistem kerja.
"Bukan sekadar pindah lokasi. Tetapi kami ingin ada sebuah transformasi," tutur Jokowi dikutip Tribunnews melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/12/2019).
Transformasi tersebut di antaranya, pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan perpindahan basis ekonomi.
Ia menghimbau sistem yang dibutuhkan harus terinstal dengan baik, sebelum pindah ke ibu kota pindah ke Kalimantan.
Kaltim Siapkan Lahan 130 Ribu Ha
Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Samboja, Kutai Kartanegara yang sempat dikunjungi Jokowi berpeluang kuat menjadi calon lokasi ibukota.
Namun, pemindahan ibukota ke Tahura Bukit Soeharto dikhawatirkan menganggu lahan perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang ada di kawasan tersebut.
Kekhawatiran tersebut langsung dibantah Gubernur Kaltim Isran Noor.
Gubernur Isran menegaskan, tidak ada satupun daerah yang diusulkan menjadi lokasi pemindahan pusat pemerintahan berada di wilayah perkebunan, pertanian, pertambangan, bahkan pemukiman warga.
"Tidak ada daerah yang saya usulkan terdapat itu semua," ujarnya singkat saat ditanya media di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (5/8).
Diwartakan TribunKaltim, sejauh ini, lanjut Isran, seluruh lahan yang disiapkan untuk menjadi lokasi baru pusat pemerintahan hanya diisi pepohonan yang memang tumbuh karena proses alam.
"Iya banyak kebun di sana, tapi kebun kayu yang tumbuh. Tuhan YME yang kasih kebun. Di situ ada pohon lempung, kaput, dan banyak lagi lainnya," pungkasnya.
Meskipun nantinya ada, ditegaskan Isran, hal tersebut tidak akan menjadi penghalang kesempatan Kaltim menjadi pusat pemerintahan.
"Tidak ada urusan kebun di situ. Tidak juga menjadi penghalang," tuturnya.
Anggota Tim Gubernur untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Provinsi Kaltim, Zairin Zain menyatakan, para pemilik perkebunan, pertanian, hunian dan pertambangan yang berada di sekitaran Tahura Bukit Soeharto harus menyerahkan lahannya untuk kepentingan negara.
"Kalau negara yang meminta, maka lahan tersebut harus diserahkan. Ini untuk kepentingan negara," paparnya.
Sebelumnya Zairin mengungkapkan, kondisi Tahura Bukit Soeharto sesuai dengan survei dan pantauan banyak dipenuhi oleh lahan pemukiman, pertanian, perkebunan warga dan fasilitas lainnya yang ilegal. Bahkan, ada pula lahan pertambangan di dalamnya.
"Ketika nantinya pemerintah akan mengambil alih lahan ini maka seluruh hunian, lahan pertanian, perkebunan masyarakat dan lahan-lahan ilegal lainnya di sana harus diserahkan kembali kepada negara. Tentunya Tahura akan mendapat perhatian ketat oleh pemerintah pusat," tandasnya.
Disampaikan Zairin, sedikitnya 13 ribu hektare lahan di Tahura Bukit Soeharto masuk perencanaan perluasan pembangunan pusat pemerintahan.
Namun, Pemprov Kaltim sudah menyiapkan lahan pengganti di arah barat Tahura Bukit Soeharto yang berbatasan dengan Kutai Kartanegara (Kukar) dan Panajam Paser Utara (PPU).
Dituturkan Zairin, kurang lebih 130 ribu hektare lahan yang digunakan untuk lokasi pusat pemerintahan tersebut, 61 ribu hektare lahan merupakan lahan utama, dan 68 ribu hektare lahan tambahan.
Kemudian, pemerintah juga menyiapkan lahan yang berbatasan dengan hutan lindung untuk cadangan.
Sekira 61 ribu hektare itu berada di arah timur, dan 68 ribu hektare berada di arah barat.
Sepanjang 17 kilometer di antaranya lahan tersebut berbatasan dengan hutan lindung yang juga digunakan untuk lahan cadangan apabila nantinya diperlukan.
"Lahan cadangan ini, diperuntukan apabila ada pengembangan pembangunan pusat pemerintahan," jelasnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunkaltim.com dengan judul Kaltim Siapkan Lahan 130 Ribu Ha untuk Lokasi Ibukota, Isran Noor: Isi Lahan bukan Penghalang
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani) (TribunKaltim.co)
