KPK Pulihkan Kerugian Negara Sebanyak Rp63,8 Triliun, Ini Rinciannya

Capaian itu diperoleh setelah KPK memantau tiga sektor utama yakni, kesehatan, sumber daya alam dan pangan, serta kajian impor bawang putih.

KPK Pulihkan Kerugian Negara Sebanyak Rp63,8 Triliun, Ini Rinciannya
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan), Saut Situmorang (kanan), Basaria Panjaitan (tengah), dan Laode M Syarif (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers kinerja Komisi Pemberantasa Koruspi 2016-2019 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Dalam catatan akhir tahun KPK tersebut, selama 4 tahun KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 87 OTT dengan total tersangka 327 orang serta mampu menyelamatkan potensi kerugian negara dan atau pendapatan negara yang totalnya Rp 63,8 triliun. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil memulihkan potensi kerugian keuangan negara dan pendapatan negara sebesar Rp63,8 triliun.

Capaian itu diperoleh setelah KPK memantau tiga sektor utama yakni, kesehatan, sumber daya alam dan pangan, serta kajian impor bawang putih.

Adapun langkah monitoring dilaksanakan dengan cara melakukan kajian, pengukuran, pengembangan, dan tindaklanjut.

"Dari fungsi monitoring dan pencegahan korupsi, KPK menyelamatkan potensi kerugian negara atau pendapatan negara sebesar Rp63,8 triliun," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2016-2019 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019).

Baca: Kata Ketua KPK Kasus e-KTP Paling Sita Perhatian Publik

Dalam memantau sektor kesehatan, KPK mengkaji dua fokus utama yakni, pengadaan alat kesehatan dan jaminan kesehatan nasional.

"Dari kajian di sektor kesehatan ini, pontensi kerugian keuangan negara yang dapat diselamatkan adalah Rp18,15 triliun," papar Agus.

Agus menyampaikan, KPK menemukan sejumlah catatan pada sektor ini. Salah satunya, penggunaan e-catalogue yang belum optimal lantaran jumlah alat kesehatan dan penyedia masih minim.

KPK mencatat, penyedia alat kesehatan hanya 7% dan penyedia mendapat 35%.

Baca: Pensiun dari KPK, Pimpinan Jilid IV Pastikan Tetap Berjuang Berantas Korupsi

Di samping itu, pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan mekanisme konvensional untuk pengadaan alat kesehatan masih terbilang banyak. Karena itu, KPK memberikan empat rekomendasi. Yakni, pembentukan komponen pembentuk harga dasar untuk dasar negosiasi harga tayang oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Kemudian, Kemenkes dan LKPP membuat cetak biru peningkatan jumlah produk dan penataan konten alat kesehatan di e-catalogue, penutupan fitur negosiasi, diganti menjadi fitur pilihan, serta penyempurnaan regulasi untuk menjadi pedoman penilaian kebutuhan dan pemilihan alat kesehatan.

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved