KPAI Sebut UN Hanya Menuntut Siswa untuk Menghafal demi Menjawab Soal: Orangtua Ikut Stres
Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengatakan adanya Ujian Nasional (UN) justru membuat para siswa dituntut untuk menghafal.
Penulis:
Febia Rosada Fitrianum
Editor:
Ifa Nabila
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti mengatakan adanya Ujian Nasional (UN) justru membuat para siswa dituntut untuk menghafal.
Pernyataan tersebut diungkapkan Retno dalam acara Mata Najwa yang ditayangkan secara langsung di Trans 7, pada Rabu (18/12/2019) malam.
Retno menjelaskan adanya pelaksanaan UN tidak hanya membuat anak-anak menjadi stres karena dituntut berbagai pihak untuk mendapatkan nilai yang bagus dan sesuai standar.
Pihak orangtua juga dapat merasakan stres yang dialami buah hati mereka.
Retno menuturkan adanya UN membuat anak-anak memilih untuk mengambil pendidikan tambahan melalui bimbingan belajar yang membutuhkan biaya lebih.
Tidak hanya itu, Retno juga mengatakan pendidikan di Indonesia yang diukur dari adanya UN tersebut membuat para siswa diajarkan untuk sekadar menghafal agar dapat menjawab soal dengan baik.
"Yang pertama menurut saya adalah orangtua juga stres, biaya juga tinggi kan karena anak-anak juga bimbel," jelas Retno.
"Dan yang menurut saya anak-anak kita jadi lebih belajar menghafal memang."
"Jadi dari awal pendidikan kita seolah-olah untuk menjawab soal," imbuhnya.
Retno mengungkapkan, menurut Ki Hadjar Dewantara sebagai bapak pendidikan, menempuh pendidikan bertujuan untuk melatih pola pikir anak.
Menurut cara pikir Ki Hadjar Dewantara, anak-anak bersekolah bukan diharuskan untuk menghafalkan setiap materi pelajaran maupun menjawab soal-soal yang diberikan.
"Padahal menurut Ki Hadjar Dewantara kalau kita menggunakan cara pikir Ki Hadjar, bersekolah itu adalah mengajarkan cara berpikir, bernalar, bukan menghafal dan bukan menjawab soal," terang Retno.
Retno juga menceritakan, pihaknya pernah menggugat pemerintah terkait dengan pelaksanaan UN bersama dengan aktris yang juga peduli pada isu pendidikan yakni Sophia Latjuba, serta 58 siswa yang tidak lulus.
Kalah itu negara memberikan sebuah sarana untuk melaporkan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil, bernama citizen law suit.
Sehingga masyarakat dapat membuat gugatan ke pengadilan atas kebijakan tersebut.
