Laut Natuna Diklaim China

TNI Tegaskan Tidak Akan Perang dengan China soal Natuna

Masuknya kapal penangkap ikan dan kapal penjaga pantai (Coast Guard) China di wilayah perairan Natuna dikecam berbagai pihak.

TNI Tegaskan Tidak Akan Perang dengan China soal Natuna
TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono, S.E., M.M. memimpin apel gelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di Paslabuh, Selat Lampa, Ranai, Natuna, Jumat (3/1/2020). TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI 

Ia berharap dalam dua hingga tiga hari ke depan sudah ada perkembangan lanjutan di Natuna.

Kepastian dan eksistensi ZEE Indonesia sudah ditetapkan memalui Undang-undang Nomor 5/1983 tentang ZEE Indonesia, yang di antaranya mengatur persyaratan dan perizinan resmi bagi siapa saja pribadi atau badan hukum asing dari pemerintah Indonesia jika dia ingin mengeksplorasi dan mengeksploitasi SDA hayati dan non hayati, potensi ekonomi alami, dan lain-lain.

UU ZEE ini diakui secara internasional.

Tambah kekuatan

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah terus memperkuat pasukan di wilayah perairan Natuna Utara.

Hal itu terkait kapal-kapal ikan dan kapal coast guard Cina di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Bahkan, penguatan pasukan sudah bergerak ke wilayah Natuna.

"Apa yang sudah diinstruksikan oleh presiden dan sebelum ini pun saya sudah bicara langsung dengan pihak Istana yang diwakili Mensesneg dua hari lalu, menyatakan sikap pemerintah tidak bergeser untuk kedaulatan itu. Dan minta agar kehadiran negara di sana direalisasikan," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Baca: Pemerintah Tak Perlu Khawatir Iklim Investasi China di Indonesia Terganggu Terkait Natuna

"Dan kita sudah mulai merealisasikan, penguatan pasukan di sana sudah mulai bergerak," tambahnya.

Meski demikian, Mahfud menegaskan, peristiwa ini tidak dalam suasana berperang dan juga tak mengganggu perekonomian dan kebudayaan kedua negara.

"Tidak berperang kita. Kita mempertahankan kedaulatan. Oleh sebab itu urusan hubungan dagang, perekonomian, hubungan kebudayaan, hubungan apa pun dilanjutkan seperti biasa," tegasnya.

"Tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu. Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau menego berarti kita mengakui itu milik bersama," jelasnya.

Editor: Hasanudin Aco
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved