OTT Bupati Sidoarjo, ICW: Perlu Dibuktikan Kontribusi Pimpinan Baru KPK

ICW meragukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dkk dilakukan atas kontribusi pimpinan KPK periode 2019-2023.

OTT Bupati Sidoarjo, ICW: Perlu Dibuktikan Kontribusi Pimpinan Baru KPK
(KOMPAS.COM/GHINAN SALMAN)
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah saat mengunjungi rumah produksi tahu di sentra industri Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (26/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, meragukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dkk dilakukan atas kontribusi pimpinan KPK periode 2019-2023.

Menurut dia, OTT terhadap Bupati Sidoarjo itu mengesankan Firli Bahuri cs bekerja seperti apa yang diharapkan masyarakat dan bukti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menghambat kinerja.

"Apakah tangkap tangan kali ini benar-benar dilakukan atas kontribusi pimpinan KPK baru?" kata Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Rabu (8/1/2020).

Dia mengungkapkan harus dapat dibuktikan apakah OTT itu merupakan kerja komisi anti rasuah itu di bawah pimpinan Firli atau apakah sudah direncanakan jauh-jauh hari pada saat pimpinan KPK periode 2015-2019 masih bekerja.

"Bagaimana mungkin tangkap tangan akan efektif jika penyadapan memerlukan waktu lama, karena harus izin Dewan Pengawas," kata dia.

Sebelumnya, Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mencokok sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/1/2020).

Berdasar informasi, salah satu pihak yang turut ditangkap merupakan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

"Benar. KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di kabupaten Sidoarjo Jawa Timur," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (7/1/2020) malam.

Saiful Ilah dan sejumlah pihak lain dibekuk lantaran diduga terlibat dalam transaksi ilegal. Transaksi itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

"Terkait pengadaan barang dan jasa," ungkapnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved