Soal Natuna, Sikap Prabowo Dinilai Kalah Tegas dengan Menlu, Begini Jawaban Jubir Menhan

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dinilai tidak tegas terkait klaim China atas perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Bahkan banyak yang menuding responS Prabowo terkesan lebih santai dibandingkan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Menanggapi hal ini Juru Bicara (Jubir) Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Retno merupakan rumusan bersama pemerintah Indonesia.

"Pertama harus saya jelaskan begini, apa yang disampaikan oleh Bu Menlu adalah rumusan bersama ketika berada di Kemenko PolhukaM," kata Dhanil yang dilansir dari kanal YouTube  Kompas tv, rabu (8/1/2020). 

"Jadi sikap Pak Probowo sebagai Menhan, dan bagian dari pemerintah tentu pararel dengan sikap yang disampaikan oleh Ibu Menlu," imbuhnya.

Dahnil juga menegaskan kembali terkait persoalan yang terjadi di perairan Natuna.

Menurutnya tidak ada pelanggaran kedaulatan teritorial Indonesia disana.

Melainkan yang ada adalah pelanggaran hak berdaulat.

Sehingga menurutnya, bukan respon santai yang ingin disampaikan oleh Prabowo.

Melainkan, Menhan ini menginginkan adanya penyelesaian dengan cara yang baik.

"Saya terus menyampaikan, ini bukan masalah pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok tapi ini adalah pelanggaran hak berdaulat," ujarnya.

"Tentu tindakannya yang dilakukan harus berbeda. Bukan seperti kami melakukan tindakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kita," imbuhnya.

"Jangan sampai kemudian kami salah langkah dan menimbulakan dampak negatif buat kita," tambahnya.

"Itulah kemudian pernyataan Pak Prabowo menyebutkan kami harus selesaikan dengan baik," jelasnya.

Dimana yang dimaksud cara diplomatis seperti apa yang dilakukan oleh Retno.

Disinggung terkait negara sahabat, Dahnil menyebut bahwa Indonesia memang memiliki hubungan diplomasi dengan China.

"Kan China memang negara sahabat kita. Indonesia memiliki hubungan diplomasi dengan China," ungkapnya.

Menurut Dahnil, Prabowo bahkan sudah berusaha berulang kali menjelaskan kepada para pihak untuk dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam persoalan Natuna ini.

Adapun pihak yang dimaksud yakni seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pihak TNI.

"Pada KKP Pak Prabowo menyarankan untuk segera melakukan maksimalisasi intensitas kegiatan ekonomi kita di Natuna Utara," ujar Dahnil.

"Karena memang ada penurunan aktivas ekonomi disana," imbuhnya.

Sementara untuk TNI, Dahnil menyebut Prabowo mengintruksikan agar terus melakukan patroli di perairan Natuna.

Sikap Prabowo soal klaim China atas Natuna

Sebelumnya, Prabowo memastikan investasi dengan China tidak akan terhambat karena adanya penangkapan kapal asing yang melewati ZEE Perairan Natuna.

"Kita cool saja, kita santai," kata Prabowo yang dikutip dari Tribunnews.com.

Prabowo mengaku pihaknya saat ini masih santai belum ada penambahan personel TNI untuk mengamankan di Perairan Natuna.

Namun, soal adanya tiga kapal asing asal China tersebut, pihaknya masih membahasnya untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.

Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita masing-masing punya sikap, jadi kita harus mencari solusi yang baik," ucap Prabowo

"Bagaimanapun China adalah negara sahabat, kita harus selesaikan dengan baik," jelas Prabowo.

Sikap Retno Marsudi soal klaim China atas Natuna

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar (Dubes) China Di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Menlu ini menyampaikan protes kerasnya terhadap pelanggaran kedaulatan yang dilakukan kapal-kapal China di Natuna.

"Kemlu telah memanggil Dubes RRT di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut," kata Retno yang dikutip dari Kompas.com.

"Nota diplomatik protes juga telah disampaikan," imbunya

Menurut keterangan Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, Dubes China ini akan menyampaikan pesan dari Menlu ke Beijing.

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma/Indah Aprilin Cahyani, Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)