LPSK : Perlindungan Anak oleh Negara Masih Diuji

Presiden meminta agar prioritas aksi pencegahan kekerasan pada anak melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat

LPSK : Perlindungan Anak oleh Negara Masih Diuji
Istimewa
Ilustrasi kekerasan anak 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kantor Presiden, Kamis (9/1-2020).

Pada kesempatan itu, Presiden prihatin kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat.

Presiden meminta agar prioritas aksi pencegahan kekerasan pada anak melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pada salah satu perintahnya kepada jajarannya, Presiden minta reformasi manajemen penanganan kasus yang dilakukan dengan cepat, terintegrasi dan komprehensif.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) Edwin Partogi Pasaribu berpendapat, sesungguhnya, praktik upaya negara dalam melindungi anak masih mengalami ujian.

Misalnya, pemberian grasi terpidana kasus kekerasan seksual siswa Jakarta International School (JIS), pembebasan pelaku pemerkosaan anak yang dialami Joni dan Jeni (nama samaran) di PN Cibinong pada Maret lalu yang kemudian dianulir Mahkamah Agung, hingga tersendatnya proses hukum terduga oknum pegawai kejaksaan di Batam dan Pontianak. “Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik terhadap komitmen negara melindungi anak,” kata Edwin, Jumat (10/1-2020).

Baca: Hari Ketiga Rakernas PDI Perjuangan, Pameran Rempah Masih Dipadati Pengunjung

Menurut Edwin, fakta mengejutkan disampaikan LPSK RI dalam rilis Catatan Tahun 2019, Selasa (7/1-2020), yaitu, sekitar37% pelaku kekerasan seksual terhadap anak berasal dari keluarga inti.

Edwin menjelaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan anak rentan menjadi korban kejahatan. “Anak-anak lebih mudah diarahkan.

"Mereka belum memiliki argumen atau kekuatan untuk menolak ajakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Masih kata Edwin, kekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk apapun yang dapat menimbulkan trauma bagi korban, terutama anak-anak. Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-undang (UU) Perlindungan Anak dan UU Peradilan Anak.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved