Harun Masiku Buron KPK

PDIP Bantah Dorong Pemilu Sistem Tertutup karena Kasus Harun Masiku

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya mendorong sistem pemilu legislatif dilakukan secara proporsional tertutup.

PDIP Bantah Dorong Pemilu Sistem Tertutup karena Kasus Harun Masiku
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat di Wisma Kinasih, Tapos, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya mendorong sistem pemilu legislatif dilakukan secara proporsional tertutup.

Artinya, para caleg yang masuk Senayan ditentukan oleh partai bukan berdasarkan suara terbanyak.

Hal itu sesuai dengan rekomendasi Rakernas pertama PDIP pada akhir pekan kemarin.

Baca: Imigrasi: Harun Masiku Ada Singapura Sejak 6 Januari

Baca: Harun Masiku Tak Jua Berhasil Ditemukan, Djarot Bilang sudah Dipecat

"Kita ingin dorong sistem politik itu kembali ke sistem proporsional tertutup," ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (13/1/2020)

Adapun alasannya menurut Djarot untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Ditambah lagi untuk menekan biaya Pemilu.

"Pileg kemarin itu sangat luar biasa. Pertarungan bukan hanya antarcaleg di internal partai, tapi dengan partai lain kan luar biasa. Oleh karenanya bagaimana kita mendorong supaya pemilu berbasis kepada kekuatan partai. Karena peserta pemilu itu kan partai politik," katanya.

Mantan Wagub DKI itu mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup bukan menafikan peran rakyat. Namun, memberikan keleluasaan bagi partai politik menentukan kadernya yang dinilai memiliki kapasitas menjadi anggota dewan.

Djarot Syaiful Hidayat usai menengok Puput istri dari Ahok yang baru melahirkan di RSIA Bunda, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020).
Djarot Syaiful Hidayat usai menengok Puput istri dari Ahok yang baru melahirkan di RSIA Bunda, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020). (Tribunnews.com/Apfia Tioconny Billy)

"Loh enggak. Kalau itu kewenangan partai yang menentukan. Makanya kita dorong ke depan bahwa partai mempunyai kesempatan mempersiapkan kader-kadernya baik di legislatif maupun eksekutif," katanya.

Djarot membantah bahwa partainya mendorong revisi Undang-Undang Pemilu khususnya mengenai sistem Pemilu di Indonesia agar kasus Harun Masiku tidak terulang.

Djarot menegaskan, meski Pemilu nantinya gunakan sistem proporsional tertutup, DPP tidak akan terlalu subjektif dalam menentukan anggota dewan.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengenakan rompi tahanan warna oranye usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2020) dini hari. Wahyu Setiawan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan upaya membantu Harun Masiku sebagai PAW anggota DPR RI yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas, dengan uang operasional sebesar Rp 900 juta. Tribunnews/Jeprima
Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengenakan rompi tahanan warna oranye usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2020) dini hari. Wahyu Setiawan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan upaya membantu Harun Masiku sebagai PAW anggota DPR RI yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas, dengan uang operasional sebesar Rp 900 juta. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

"Oh engga ada (like and dislike)," pungkasnya.

Untuk diketahui PDIP berupaya mengganti (PAW) Riezky Aprilia oleh Caleg lainnya yakni Harun Masiku.

Upaya tersebut namum ditolak oleh KPU. Harun kemudian terjerat dugaan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan proses PAW nya tersebut.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved