Rommy Sebut Tuntutan KPK Banyak Berisi Fakta Imajiner

Mantan Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy menyampaikan pledoi di sidang Tipikor yang digelar pada Senin (13/1/2020) siang.

Rommy Sebut Tuntutan KPK Banyak Berisi Fakta Imajiner
Wartakota/Henry Lopulalan
Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy (kanan) usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/1/2020). Mantan Ketua Umum PPP tersebut dituntut 4 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 255 juta dari Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Rp 91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. (Wartakota/Henry Lopulalan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy menyampaikan pledoi di sidang Tipikor yang digelar pada Senin (13/1/2020) siang.

Dalam pledionya, Rommy menyebut bahwa dalam tuntutan KPK, jaksa penuntut umum menyampaikan sejumlah fakta imajiner yang sebenarnya tidak pernah terungkap dalam persidangan.

Salah satu contoh fakta imajiner itu menurut Rommy adanya pertemuan dirinya dengan mantan Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Haris Hasanuddin di rumanya yang berada di daerah Condet Jakarta Timur pada 17 Desember 2019.

Baca: KPK Dinilai Tidak Bisa Bedakan Aspirasi dan Intervensi

Pada pada saat itu ia sedang berada di Malang yang salah satu agendanya adalah memberikan kuliah umum di Universitas Islam Malang (Unisma).

Kegiatan di Malang ini juga banyak diliput media.

“Pertemuan saya dengan Haris dinyatakan terjadi, atas dasar WA saya ‘ok’. Sementara Haris dalam kesaksiannya menyatakan lupa apakah tanggal 17 Desember 2018 bertemu saya di kediaman,” kata Rommy saat membacakan pledoi.

Rommy bercerita, pada Desember Haris memang tiba-tiba mengirimkan WA meminta waktu bertemu di Jakarta dan meminta alamat.

Namun saat itu ia hanya menjawab "ok" tanpa mengirimkan alamat.

“Berhubung jadwal saya sangat padat, akhirnya pertemuan itu tidak terjadi. Ini sekaligus merupakan kebiasaan saya, bahwa "ok" dalam menjawab WA tidak selalu berarti "ya", melainkan lebih bermakna "saya perhatikan", atau hanya sekedar bermakna saya terima WA-nya. Jadwal saya saat itu jelas dalam rangkaian kegiatan di Jawa Timur,” jelas Rommy.

Fakta lain yang menurut Rommy adalah imajiner atau hayalan adalah terkait tuduhan yang menyebutnya melakukan intervensi pada Mantan Menag Lukman Hakim Saefuddin.

“Tuduhan ini didasarkan atas WA saya kepada Haris yang berbunyi ‘harus langsung B1’. Sepanjang persidangan, penuntut umum tidak mampu membuktikan, bagaimana cara saya ‘memerintahkan’ Lukman Saifuddin. Mengapa hanya atas dasar WA tersebut, disebut saya "memerintahkan Lukman Saifuddin", sementara kesaksian Lukman Saifuddin, Nurkholis Setiawan dan Ahmadi, maupun seluruh bukti di persidangan tidak ada satu pun yang menyatakan atau menunjukkan saya memerintahkan mereka,” kata Rommy.

Rommy membacakan pledoi dalam kapasitasnya sebagai terdakwa kasus jual beli jabatan.

Rommy dituduh menerima uang dari Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi (Mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik), keduanya sudah dijatuhi hukuman pidana kurungan.[]

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved