Laut Natuna Diklaim China

Kemenlu Pastikan Kapal Asing Sudah Pergi dari ZEE Indonesia

Kementerian Luar Negeri RI menyebut kapal asing sudah pergi dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kemenlu Pastikan Kapal Asing Sudah Pergi dari ZEE Indonesia
Tangkap layar Youtube KompasTV
Kapal coast guard China 

"Dan bagaimana penguasaan efektif dilakukan dengan kehadiran negara terus menerus di Natuna baik soal kesejahteraan dan keamanan," ujarnya.

Tangkap Layar YouTube KompasTV Lewat radio komunikasi KRI Usman Harun 359, TNI Angkatan Laut terus memberi peringatan kepada kapal penjaga Pantai Tiongkok untuk meminta kapal nelayan mereka menghentikan aktivitas penangkapan ikan di Natuna.
Tangkap Layar YouTube KompasTV Lewat radio komunikasi KRI Usman Harun 359, TNI Angkatan Laut terus memberi peringatan kepada kapal penjaga Pantai Tiongkok untuk meminta kapal nelayan mereka menghentikan aktivitas penangkapan ikan di Natuna. (Tangkap Layar YouTube KompasTV)

Utang China

Politikus Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah tidak boleh lembek dalam menghadapi kembali masuknya kapal China ke perairan Natuna. Terutama hanya karena Indonesia berutang kepada China.

Dasco menilai utang bukan menjadi alasan untuk pemerintah tidak menegakkan kedaulatan di wilayahnya sendiri.

Ia secara tegas mengatakan jika perlu tak perlu berutang kepada China.

"Saya pikir (utang) bukan menjadi suatu alasan pemerintah tetap menegakkan kedaulatan di wilayah kita dan tidak takut hanya karena utang. Kalau perlu kita tidak usah utang kepada China," ujar Dasco.

Baca: Anggota Komisi I DPR RI Dorong Percepatan Omnibus Law Keamanan Laut

Baca: Diminta Keluar dari Perairan Natuna oleh Kapal TNI AL Indonesia, Kapal China: Jangan Intervensi Kami

Wakil Ketua DPR RI tersebut menilai pemerintah harus membicarakan langkah atau solusi dan alternatif jangka panjang untuk menghadapi masalah ini.

"Pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas, baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus yang kelihatannya sedang dipersiapkan oleh menteri KKP dalam rangka mengatasi masalah itu," kata dia.

Disinggung perlu tidaknya pemerintah memanggil pulang duta besar Indonesia untuk China, Dasco mengatakan akan menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi.

"Saya pikir itu kita akan sampaikan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat antara DPR dan pemerintah," kata Dasco.

Halaman
1234
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved