Laut Natuna Diklaim China

Kemenlu Pastikan Kapal Asing Sudah Pergi dari ZEE Indonesia

Kementerian Luar Negeri RI menyebut kapal asing sudah pergi dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kemenlu Pastikan Kapal Asing Sudah Pergi dari ZEE Indonesia
Tangkap layar Youtube KompasTV
Kapal coast guard China 

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Abdul Kharis meminta wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk perairan Natuna dijaga 24 jam penuh.

"Bagi saya, kepada Bakamla mungkin juga minta alutsista TNI AL, untuk menjaga wilayah laut NKRI dengan baik. Full 24 jam harus dijaga, kalau dijaga mereka (China) nggak akan masuk," ujar Abdul.

Baca: Jokowi Pulang, Nelayan China Kembali Banjiri Perairan Natuna dengan Kapal Pukat Harimau

Baca: Ali Ngabalin Minta Fadli Zon Jaga Ucapan soal Natuna: Pakai Diksi yang Benar Supaya Terhormat

Pada prinsipnya, kata dia, perairan Indonesia wajib dijaga secara terus menerus dengan patroli. Apabila ada yang melintas kemudian dapat diusir.

Namun, ketika tidak ada penjagaan, Abdul menilai akan banyak pihak yang memanfaatkan celah tersebut. Salah satunya dengan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.

"Namanya maling, mau nyuri ikan kan melihat yang punya lengah atau nggak. Selama ini sesungguhnya banyak illegal fishing masuk ke perairan kita kalau nggak dijaga," kata dia.

Abdul juga menegaskan mendukung adanya penambahan anggaran untuk Bakamla untuk mengantisipasi masalah seperti di perairan Natuna.

Sejak melaksanakan gelar operasi pengamanan di wilayah Laut Natuna Utara beberapa waktu lalu akibat dari pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal ikan asing,  Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan I) Laksdya TNI Yudho Margono, S.E., M.M., kembali melakukan pemantauan lewat udara wilayah perairan Laut Natuna Utara dan sekitar, Jumat (10/1/2020).  Dengan menggunakan pesawat Intai Maritim Boeing 737 AI-7301 TNI AU dari Skadron 5 Pangkalan Udara Sultan  Hasanuddin Makassar, Pangkogabwilhan I masih memantau melalui udara, sekitar 30 kapal ikan asing yang masih berada di perairan Indonesia wilayah Laut Natuna Utara. TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI
Sejak melaksanakan gelar operasi pengamanan di wilayah Laut Natuna Utara beberapa waktu lalu akibat dari pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal ikan asing, Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan I) Laksdya TNI Yudho Margono, S.E., M.M., kembali melakukan pemantauan lewat udara wilayah perairan Laut Natuna Utara dan sekitar, Jumat (10/1/2020). Dengan menggunakan pesawat Intai Maritim Boeing 737 AI-7301 TNI AU dari Skadron 5 Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Makassar, Pangkogabwilhan I masih memantau melalui udara, sekitar 30 kapal ikan asing yang masih berada di perairan Indonesia wilayah Laut Natuna Utara. TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI (TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI)

Pasalnya, kata dia, masalah tersebut adalah masalah sipil. Sehingga pemerintah akan disalahkan apabila menerjunkan TNI AL untuk mengatasi masalah itu.

"Jika diusulkan (penambahan anggaran Bakamla), kita dukung. Melihat risiko dan dampaknya seperti ini. Kalau kita menggunakan angkatan laut ya nggak boleh, karena permasalahannya ini coast guard. Ini masalah sipil bukan perang, kalau dengan AL kita yang salah," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PKS Sukamta menyoroti soal aturan keamanan kelautan Indonesia yang tumpang tindih.

Ia mengatakan, terdapat 24 Undang-undang ditambah 2 Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal keamanan laut. Namun, kesemuanya itu tidak menyebut secara spesifik tugas dan kewenangan dalam menjaga laut.

Halaman
1234
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved