Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Mengaku Sudah Membentuk Tim Investigasi Terkait Kasus Asabri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi terkait kasus dugaan korupsi di PT Asabri.

"Iya, (untuk kasus, - red) Asabri sudah kita bentuk tim investigasi. Sudah, sudah (jalan)," ujar Prabowo Subianto usai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Mantan Danjen Kopassus tersebut menegaskan pihaknya akan menegakkan hukum apabila memang terjadi pelanggaran dalam kasus tersebut.

Baca: Prabowo Subianto: Kedaulatan Tak Bisa Ditawar

"Juga saya kira penegak hukum sudah bertindak ya. Kita akan tegakan hukumlah semuanya," kata Prabowo.

Isu PT Asabri mencuat setelah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakannya kepada awak media.

Mahfud mengatakan dugaan korupsi di Asabri tak kalah fantastis dari kasus Jiwasraya.

Mahfud MD menilai dugaan korupsi PT Asabri mencapai di atas Rp 10 trilun.

Baca: Pinjam Tempat di KPK, Penyidik Kejagung Periksa Eks Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," kata Mahfud yang dilansir dari kanal YouTube Kompas tv, Rabu (15/1/2020).

Menanggapi hal ini, Mahfud MD secara tegas menuntut agar dugaan korupsi di Asabri ini harus segera ditindak.

Hal ini dikarenakan tidak sepatutnya ada tindak korupsi untuk orang-orang kecil, terlebih terhadap prajurit, tentara yang bekerja mati-matian.

Secara langsung sudah menzalimi para prajurit kecil.

Baca: Demokrat: Pemerintah Tak Perlu Takut Ungkap Jiwasraya Melalui Pansus

"Nah sekarang muncul lagi ini sesudah menjadi BUMN. Saya bilang ini harus ditindak, ini zalim terhadap prajurit-prajurit kecil. Ini yang korupsi - korupsi rumahnya sudah banyak, istrinya juga banyak," ujar Mahfud MD.

Asabri merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

Asabri ini adalah asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS di Departemen Pertahanan dan Polri.

Diketahui, saham-saham milik PT Asabri mengalami penurunan sepanjang 2019.

Bahkan, penurunan harga saham di portofolio milik Asabri terjadi sekitar 90 persen.

Respons Mahfud MD sikapi bantahan Dirut Asabri

Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi batahan Direktur Utama PT ASABRI soal dugaan korupsi bernilai lebih dari Rp10 triliun di perusahaan pelat merah tersebut.

Menurut Mahfud MD, semua pihak sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan kepolisian.

"Mana ada orang tidak membantah kalau ada kasus seperti itu. Tunjukan ke saya apa ada orang yang mengalami kasus seperti itu, tidak membantah. Oleh sebab itu tunggu saja pemeriksaan polisi," kata Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Ia pun menegaskan sudah memiliki data terkait hal tersebut meski tidak boleh ikut terhadap persoalan teknis penegakan hukum.

Baca: Bertemu Dewan Pengawas KPK, Tim Hukum PDIP Mengadu Soal Upaya Penggeledahan di Kantor DPP

Meski begitu, ia mengatakan akan terus mengawasi kasus tersebut.

"Di kantor Kemenko Polhukam ini sudah clear, saya sudah punya angka, sudah tidak boleh ikut ke soal-soal teknis hukum saya ini. Tapi saya tahu kasusnya sehingga saya akan mengawasi sebagai Menko," kata Mahfud MD.

Ia pun mengatakan, meski aset PT ASABRI merosot tajam, tetrapi masih bisa menjamin dana asuransi bagi para prajurit TNI dan Polri.

Baca: KBRI Moskow Berharap Pemerintah Daerah Konsisten Ikuti Festival Indonesia Setiap Tahun di Rusia

"Uangnya PT ASABRI merosot tajam tapi likuiditasnya masih bisa menjamin para prajurit TNI dan Polri, itu tidak usah khawatir. Tetapi kemerosotan yang tidak wajar ini tetap akan diusut Polri dan saya sebagai Menko akan mengikuti ini. Jadi prajurit jangan gundah. Kerja saja," kata Mahfud MD.

Sebelumnya, Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Sonny Widjaja mengatakan dana asuransi prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN Kementerian Pertahanan yang dikelolanya tidak dikorupsi.

"Uang yang dikelola aman, tidak hilang, tidak dikorupsi. Kita bisa jadi orang yang tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi. Saya tegaskan, berita-berita tersebut tidak benar," kata Sonny saat konferensi pers di kantor pusat Asabri, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Baca: Mata Elang Rampas Sepeda Motor Warga di Jakarta Pusat, Begini Kronologinya

Sonny meminta agar tuduhan terkait dugaan korupsi itu disertai dengan bukti dan data yang terverifikasi.

Bahkan, dia mengatakan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak yang melontarkan fakta tak benar terkait Asabri.

"Kepada pihak yang ingin bicara dengan Asabri harap menggunakan data dan fakta yang sudah terverifikasi. Hentikan pembicaraan yang cenderung tendensius yang menyebabkan kegaduhan," kata Sonny.

"Dengan menyesal saya akan menempuh jalur hukum, mari berpikir jernih dan positif," sambungnya.