Pemindahan Ibu Kota Negara

MenPAN-RB Belum Punya Solusi Bagi ASN yang Menolak Pindah ke Ibu Kota Baru

bagi ASN yang berkeberatan pindah ke Kalimantan Timur, Tjahjo mengaku belum memiliki solusinya, apakah diminta pensiun dini

MenPAN-RB Belum Punya Solusi Bagi ASN yang Menolak Pindah ke Ibu Kota Baru
Tribunnews/HO/BKIP Kemenhub/Christanto Agung
Proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda terlihat dari udara saat Menhub Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan lokasi calon Ibu Kota Negara yang baru dari atas Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, sekaligus diskusi di Balikpapan Coal Terminal (BCT), Kalimantan Timur, Kamis (19/9/2019). Tribunnews/HO/BKIP Kemenhub/Christanto Agung 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo telah meminta kementerian/lembaga pusat untuk mendata aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur pada 2024.

Menurut Tjahjo, pendataan kesediaan tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun ini. Jumlah ASN pusat di Jakarta saat ini sekitar 118 ribu orang dan akan pensiun pada 2023-2024 kurang lebih 20 ribu orang.

"Kami menyerahkan kementerian dan lembaga dicek, istrinya atau suaminya kerja atau tidak? Jangan sampai nanti terpaksa pindah dan akhirnya tidak konsentrasi kerja, kan repot," papar Tjahjo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Baca: MenPAN-RB Bakal Tarik ASN Provinsi Kaltim Bekerja di Kementerian/Lembaga

Baca: RDPU Sarankan Pemerintah Siapkan Desain Besar Pembangunan Sosial di Ibu Kota Negara Baru

Sementara bagi ASN yang berkeberatan pindah ke Kalimantan Timur, Tjahjo mengaku belum memiliki solusinya, apakah diminta pensiun dini atau lainnya.

"Ini belum, kami akan serahkan kepada kementerian/lembaga, mereka yang tahu kondisinya," ucap Tjahjo.

Politisi PDIP itu menyebut, sejatinya ASN harus bersedia menjalankan perintah dari atasannya, tetapi pemerintah tidak ingin kepindahan ASN tersebut menjadi terpaksa dan akhirnya tidak produktif.

"Kami kan ingin smart goverment, smart city di ibu kota baru jadi smart ASN," kata Tjahjo.

Terkait fasilitas tempat tinggal ASN, kata Tjahjo, pasti pemerintah telah memikirkan hal tersebut dan tidak membiarkan mereka membeli rumah tanpa ada bantuan.

"Kan tidak mungkin diboyong ke sana, terus suruh bayar sendiri kan tidak mungkin," tuturnya.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved