Pemerintah Targetkan Revitalisasi 11.744 Sekolah pada 2026

Ringkasan Berita:

• Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama keadilan sosial dan kemakmuran bangsa.
• Program revitalisasi sekolah menunjukkan hasil signifikan, dari 14.173 sekolah pada 2025 meningkat menjadi 16.140 sekolah tanpa tambahan anggaran.
• Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah strategis menuju “Pendidikan Next Level”.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama keadilan sosial dan kemakmuran bangsa.

Hal ini disampaikan Qodari dalam pembukaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah bertema “Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026” yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Kamis (13/11/2025).

Menurut Qodari, Presiden Prabowo berulang kali menekankan bahwa investasi terbaik bagi bangsa adalah pendidikan yang berkualitas dan merata.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan tidak boleh berhenti pada tataran konsep atau seremonial semata, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan oleh guru, siswa, dan masyarakat.

“Pendidikan, pangan, energi, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat miskin adalah lima prioritas utama Presiden Prabowo. Bagi beliau, pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi sekolah harus membawa manfaat langsung bagi anak-anak Indonesia,” ujar Qodari.

Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa program revitalisasi sekolah telah menunjukkan hasil signifikan.

Dari semula 14.173 sekolah pada tahun 2025, jumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat menjadi 16.140 sekolah, meskipun anggaran tetap sebesar Rp16,9 triliun.

Sementara untuk tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan 11.744 sekolah dengan alokasi Rp14,57 triliun.

Kepala Staf Kepresidenan juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah untuk memastikan percepatan program berjalan efektif.

Ia mengajak para kepala daerah mengajukan sekolah-sekolah dengan kondisi paling memprihatinkan agar bisa masuk prioritas revitalisasi, serta memanfaatkan dukungan dana CSR dan sumber non-APBN guna memperluas cakupan program.

Selain revitalisasi, program digitalisasi pembelajaran juga menjadi prioritas untuk mewujudkan “Pendidikan Next Level” di era pemerintahan Presiden Prabowo.

Melalui panel datar interaktif dan materi pembelajaran digital, pemerintah ingin memastikan siswa di wilayah terpencil mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan di kota besar.

“Saya menyebutnya pendidikan next level — sebuah lompatan baru agar kesenjangan kualitas antarwilayah bisa dikurangi. Dengan teknologi digital, anak-anak di pelosok bisa belajar dengan materi terbaik, baik lewat internet maupun media offline seperti flashdisk,” jelas Qodari.

“Kami di Kantor Staf Presiden akan terus memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif dan setiap hambatan di lapangan bisa segera diselesaikan. Karena manfaat program ini akan langsung dirasakan masyarakat di daerah,” tambahnya.