Selasa, 9 September 2025

100 Hari Kabinet Jokowi

100 Hari Jokowi Maruf, Pengamat Nilai Pemerintahan Masih Stagnan: Progresnya Baru di Kemauan

Pengamat Politik dari Universitas Sebelas Maret Agus Riewanto menilai pemerintahan di bawah pimpinan Jokowi masih stagnan.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama usai mengenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. 

"Memindahkan ibu kota, itu juga baru cita-cita, ingin membuat omnibus law, penyederhanaan regulasi, masih cita-cita juga," ungkapnya.

Aspek Perilaku Aparatur Pemerintahan

Sementara itu, Agus menilai berdasar pribadi aparat pemerintahan, belum menunjukkan hal yang luar biasa.

"Saya melihat perilaku yang standar-standar saja," ujar Agus.

Menurutnya, belum ada aparat pemerintahan di jajaran Jokowi yang sangat berpengaruh.

"Tidak ada cermin aparatur yang berbeda, yang mempunyai perilaku luar biasa, yang bisa mempengaruhi opini publik," ungkap Agus.

Aspek Program Anti Korupsi

Sementara itu, dari aspek program anti korupsi, pemerintahan Jokowi justru mengalami kemunduran.

"Ya, mengalami kemunduran," ujarnya.

Agus menilai KPK cenderung dilemahkan.

"Ruang-ruang ketegasan pemberantasan korupsi dilihat dari aspek regulasi, harusnya KPK diperkuat, baik kapasitasnya, wewenangnya," ungkapnya.

Adanya RUU KPK menurut Agus justru tidak menguatkan KPK.

"Justru malah mengarah ke bagi-bagi kekuasaan," sebut Agus.

Apalagi, pimpinan KPK berasal dari Polri.

 "Jokowi ingin mengendalikan KPK ke dalam eksekutif," ungkapnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Firli Bahuri bersama para wakil KPK Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar serta seluruh Dewan Pengawas saat membaca fakta integritas pada acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/19/2019). Acara serah terima jabatan sekaligus pisah sambut pimpinan KPK diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan pembacaan pakta integritas. Seluruh anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan pimpinan KPK periode 2019-2023 secara bersamaan membacakan Pakta Integritas dan dilanjutkan penandatanganan. Tribunnews/Jeprima
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Firli Bahuri bersama para wakil KPK Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar serta seluruh Dewan Pengawas saat membaca fakta integritas pada acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/19/2019). Acara serah terima jabatan sekaligus pisah sambut pimpinan KPK diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan pembacaan pakta integritas. Seluruh anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan pimpinan KPK periode 2019-2023 secara bersamaan membacakan Pakta Integritas dan dilanjutkan penandatanganan. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)
Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan