Sebagai Badan Negara dan Dibiayai APBN, BRIN Tidak Boleh Berorentasi Keuntungan

Megawati meyakini Presiden Jokowi memiliki arah pemikiran yang sejalan dengan amanat UU SISNAS IPTEK

Sebagai Badan Negara dan Dibiayai APBN, BRIN Tidak Boleh Berorentasi Keuntungan
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Presiden ke-lima RI Megawati Soekarnoputri saat berpidato dalam cara Rakornas 2020 Kemenristek/ BRIN di Gedung Graha Widya Bhakti Puspiptek, Serpong, Tenggerang Selatan, Banten, Kamis (30/1/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Menjadi negara industri maju bukan berarti tidak berorientasi pada kepentingan nasional.

Kepentingan nasional adalah kepentingan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

NKRI yang ber- Bhineka Tunggal Ika, yang berpegang teguh pada prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kebangsaan, Keadilan dan kesejahteraan.

Hal ketiga, untuk mewujudkan hal-hal di atas, kuncinya ada pada riset dan inovasi IPTEK nasional kita sendiri, yang dijalankan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Saya  meyakini Presiden Jokowi memiliki arah pemikiran yang sejalan dengan amanat UU SISNAS IPTEK," kata Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 Republik Indonesia saat Rakornas Kemenristek/BRIN Puspitek Tangerang belum lama ini. 

Mefa menyebut struktur, organisasi, tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah mengintegrasikan dan mengonsolidasikan, bukan hanya anggaran, tetapi juga sumber daya riset, baik Sumber Daya Manusia, infrastruktur, maupun anggaran penelitian dan pengembangan.

Baca: Cerita Megawati Ikut Bongkar Pasang Draft RUU Tentang Sistem Nasional Iptek

Baca: Imlek Bagian dari Mozaik Indah Bernama Indonesia

Baca: 5 Sisi Lain Megawati Soekarnoputri Terlepas dari Karier Politiknya, Kini Ulang Tahun ke-73

"Serta pengkajian dan penerapan (atau disingkat litbangjirap), yang ada di Kementerian/Lembaga dan LPNK (silakan lihat Pasal 48 UU SISNAS IPTEK)," kata Megawati.

Terkait struktur organisasi BRIN, tidak beroretasi dan beroperasi watak birokratisasi namun harus beorientasi pada rumpun keilmuan yang saat ini lazim terjadi di badan-badan riset nasional negara lain.

Hasil kerja Sumber Daya IPTEK Indonesia, tidak boleh lagi hanya berujung pada kertas laporan belaka.

"Azas kegunaan dan kemanfaatan untuk pembangunan nasional harus dipastikan," kata Ketua Dewan Pengarah BPIP ini.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved