Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Jokowi Bilang Tidak, Mahfud MD Sebut Virus Baru

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah belum mengambil keputusan soal pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke tanah air.

Diketahui, lebih dari 600 WNI eks ISIS diwacanakan akan dipulangkan ke Indonesia.

Wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS tersebut menuai perdebatan banyak pihak.

Terkait dengan hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara.

Jokowi menuturkan, sampai saat ini pembahasan soal wacana pemulangan WNI eks ISIS masih dalam proses.

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan (rapat terbatas)."

"Semuanya masih dalam proses, plus dan minusnya," kata Jokowi seperti dikutip dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Kamis (6/2/2020).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan, dirinya sebenarnya menolak pemulangan WNI eks ISIS.

"Kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya, saya akan bilang tidak, tapi masih dirataskan," tegas Jokowi.

Jokowi menuturkan, untuk mengambil keputusan terkait pemulangan WNI eks ISIS perlu perhitungan yang matang.

Selain itu, harus dicari dampak negatif dan positif dari pemulangan WNI eks ISIS tersebut.

"Kita kan pastikan semuanya harus lewat perhitungan, kalkulasi, plus dan minusnya," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, keputusan terkait jadi atau tidaknya pemulangan WNI eks ISIS akan diambil saat rapat terbatas.

"Semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam rapat terbatas," terangnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukan), Mahfud MD.

Mahfud menuturkan, soal pemulangan WNI eks ISIS saat ini memang belum diputuskan dan masih dalam tahap pembahasan.

"Teroris pelintas batas itu akan dipulangkan atau tidak belum diputuskan," kata Mahfud.

Hal tersebut lantaran, pemulangan WNI eks ISIS terdapat manfaat dan mudharatnya masing-masing.

"Mulai dari mudharatnya, kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi virus baru terorisme karena dia jelas-jelas pergi ke sana menjadi teroris," terang Mahfud.

Tanggapan Pengamat Intelijen Soal Pemulangan WNI Eks ISIS

Lebih dari 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) diwacanakan akan dipulangkan ke tanah air.

Wacana pemulangan  ratusan WNI eks ISIS tersebut lantas menjadi perdebatan.

Terkait hal itu, Mantan Kepala Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman Ponto memberikan tanggapannya.

Soleman tidak setuju jika pemerintah memulangkan ratusan WNI eks ISIS tersebut ke Indonesia.

Ia mengatakan, saat WNI menjadi tentara ISIS maka hilang kewarganegaraannya.

Hal tersebut diungkapkan Soleman dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube MetroTV News, Rabu (5/2/2020).

"Ketika mereka berangkat ke sana dan menjadi tentara di sana itu mereka sudah kehilangan hak menjadi kewarganegaraan," terang Soleman.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang kehilangan kewarganegaraan apabila mereka menjadi tentara dan bertempur di negara asing.

"Sehingga ketika mereka berangkat ke sana, berencana ke sana kan untuk menjadi tentara artinya yakin dan sadar untuk jadi tentara."

"Sejak saat itu hilanglah kewarganegaraan mereka," kata Soleman.

Soleman menyebut, menjadi tentara ISIS tidak hanya kombatan, tetapi meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.

"Mereka ke sana dalam rangka untuk berperang, bertempur untuk negara asing."

"Begitu negara asing semua hak-hak kewarganegaraan kan hilang."

"Sehingga kita tidak perlu lagi memikirkan mereka kembali," tegasnya.

Ditambah lagi, paspor milik mereka telah dibakar.

Soleman mengatakan, negara tidak perlu memikirkan mereka yang sudah memilih berperang untuk negara lain.

"Kenapa kita harus pusing? Orang kita saja masih banyak masalah di sini kok."

"Negara lain saja juga nggak mikir, kenapa kita harus mikir," tegasnya.

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Agama Fachrul Razi dalam acara deklarasi organisasi kemasyarakatan Pejuang Bravo Lima, Sabtu (1/2/2020), mengungkapkan rencana pemulangan WNI mantan ISIS.

Hal tersebut diungkapkan Fachrul setelah mendapatkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut Fachrul, langkah ini diambil pemerintah karena pertimbangan kemanusiaan.

Fachrul mengatakan, saat ini mereka sedang terlantar di Suriah dan beberapa negara lainnya.

Fachrul menyebut, merupakan kewajiban pemerintah untuk mengawasi dan membina mereka.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)