Soroti Isu Andre Rosiade Jebak PSK, Peneliti Formappi: Respons yang Dilakukan Andre Berlebihan

TRIBUNNEWS.COM - Aksi penggerebekan PSK yang dilakukan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade masih diperbincangkan masyarakat.

Aksi itu pun menjadi polemik lantaran Andre Rosiade diduga menjebak PSK di sebuah hotel di Kota Padang, Sumatera Barat.

Menanggapi polemik ini, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus buka suara.

Ia menilai di tahun pertama DPR 2019-2024 mulai bekerja.

Isu tentang penggerebekan yang dilakukan oleh anggota DPR justru mengagetkan, bukan kinerja mereka.

Padahal, ia tengah menantikan apakah ada Undang-Undang baru yang disahkan oleh DPR, tetapi yang muncul justru polemik Andre Rosiade menjebak PSK.

"Saya melihat bisa saja Andre Rosiade beralasan yang ia lakukan di Padang itu menggunakan masa resesnya untuk melakukan penyerapan informasi," kata Lucas yang dikutip dari tayangan YouTube Metro TV, Senin (10/2/2020).

"Informasi soal prostitusi misalnya ia dapatkan dari masyarakat, tapi kemudian yang jadi masalah respons yang dilakukan oleh Andre," tuturnya.

"Responsnya dianggap berlebihan, kemudian dia langsung mengambil tindakan untuk apa yang ia dengar dari aspirasi," tambahnya.

Ia menambahkan, sudah ada tata tertib yang mengatur anggota DPR.

Menurut Lucas, anggota DPR punya peran atau fungsi untuk melakukan penyerapan aspirasi.

Anggota DPR menampung, menyerap, lalu memperjuangkan aspirasi yang mereka dengan membawa catatan aspirasi ke forum agar disampaikan ke fraksi.

Setelah itu, dari fraksi masing-masing anggota DPR, aspirasi disebar.

Aspirasi itu dibahas sesuai dengan kasus yang diinformasikan oleh warga.

Namun yang terjadi, Andre Rosiade yang berada di Komisi VI justru berurusan dengan penggerebekan prostitusi.

"Dari sini saja dua hal yang berbeda jauh, komisi VI itu berurusan dengan BUMN," katanya.

"Kalau urusan dengan yang prostitusi itu lebih tepat ke Komisi VII atau IX," tegasnya.

Sandiaga Uno Buka Suara

Polemik penggerebekan yang dilakukan Andre Rosiade mendapat berbagai tanggapan dari beberapa tokoh.

Termasuk Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, aksi penggerebekan PSK yang dilakukan Kader Gerindra, Andre Rosiade menyalahi tugas dan wewenangnya.

Sandiaga Uno menegaskan, bukan tugas Andre Rosiade melakukan penggerebekan PSK.

"Ini mungkin bukan tugas dari Bang Andre, ini lebih kepada tugas aparat hukum," kata Sandiaga Uno yang dikutip dalam tayangan YouTube Kompas TV, Senin (10/2/2020).

Sandiaga Uno menyebut Andre Rosiade merupakan teman dekatnya yang sekarang bertugas di DPR RI.

"Saya akan terus mengingatkan, fungsi utamanya adalah menjadi wakil rakyat," terang Sandiaga Uno.

Ombudsman: Aksi Kesewenang-wenangan

Ombudsman RI juga buka suara terkait polemik Andre Rosiade yang menggerebek PSK di Padang.

Menurut Ombudsman RI, ada kejanggalan dalam penangkapan PSK berinisial NN di Padang tersebut.

Berdasar pernyataan Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, ada kesalahan prosedur dalam penindakan kasus penggerebekan PSK yang dilakukan oleh Andre Rosiade.

"Perlu diingat, yang melakukan harus penegak hukum," tegas Ninik Rahayu yang dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (6/2/2020).

Dari berbagai media yang muncul dan hasil koordinasi Ninik dengan Ombudsman perwakilan, ia menambahkan, yang melakukan proses jebak-menjebak bukan penegak hukum.

"Ada potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dalam upaya membongkar praktik prostitusi," terangnya.

Ninik menerangkan, seharusnya pihak kepolisian menangkap mucikari berinisial AS.

Namun, pihak kepolisian justru mengamankan NN yang dinilai hanya sebagai korban.

Pihak Ombudsman lantas membuka kesempatan kepada NN untuk mengadukan kasus yang menimpanya.

MKD DPR Tunda Pemanggilan Andre Rosiade

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Arteria Dahlan menyatakan, MKD menunda memanggil Andre Rosiade terkait isu jebak PSK di Sumatera Barat.

MKD menghormati mekanisme di Majelis Kehormatan Gerindra yang akan memanggil Andre Rosiade terlebih dahulu.

"Ya memang sempat dibicarakan pada hari ini, kita ingin memanggil saudara Andre," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

"Tapi MKD tetap menjaga kehormatan, keluhuran teman-teman Gerindra. DPP Gerindra bermaksud memanggil saudara Andre besok," terangnya.

"Jadi kami menahan diri walaupun kami tahu hari ini sudah ada laporan ke Bareskrim," tambahnya.

Diwartakan Tribunnews sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan pihaknya lebih menghormati dan menjunjung tinggi hak kewenangan Partai Gerindra untuk memberikan klarifikasi, dan meminta klarifikasi kepada Andre Rosiade.

"Mungkin Gerindra akan membentuk tim pencari fakta, dan sebagainya. Kita hormati betul," tutur Arteria Dahlan

"Makanya besok silakan Partai Gerindra untuk bisa meminta klarifikasi kepada saudara Andre," ujarnya.

Arteria Dahlan menuturkan MKD DPR tidak akan menunggu hasil rekomendasi Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

Hal itu lantaran Majelis Kehormatan Partai Gerindra memiliki cara tersendiri dalam penangan masalah.

MKD DPR RI sendiri, kata Arteria tidak akan terlalu lama mengambil sikap terkait kasus Andre Rosiade ini.

Karena polemik Andre Rosiade yang menjebak PSK itu akan berpengaruh terhadap pencitraan DPR RI di mata masyarakat.

"Bagaimana citra Dewan harus tetap terjaga. Makanya dalam waktu yg tidak terlalu lama, tentunya MKD akan bersikap," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani/Chaerul Umam)