Minggu, 24 Agustus 2025

Soal Penggerebekan PSK, Andre Rosiade Diperiksa Tiga Jam di Internal Gerindra

Pada kesempatan tersebut Andre Rosiade memberikan keterangan kronologis penjebakan PSK di Kota Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu.

Kolase Tribun Padang
Ilustrasi: Andre Rosiade dan pihak Polda Sumbar saat menggerebek PSK di sebuah hotel di Padang, Minggu (26/1/2020) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade memberikan klarifikasi kepada Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra terkait isu menjebak pekerja seks komersial (PSK) di DPP Partai Gerindra, Jakarta, Selasa (11/2).

Pada kesempatan tersebut Andre Rosiade memberikan keterangan kronologis penjebakan PSK di Kota Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pengamatan Tribun Network di Kantor DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade memberikan klarifikasi kepada Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra selama tiga jam. Kegiatan ini dimulai pukul 13.00 WIB.

"Saya sudah memberikan keterangan sebenar-benarnya, memberi keterangan kronologis seutuhnya ke Mahkamah Kehormatan," tutur Andre di DPP Partai Gerindra.

Baca: Gerebek PSK di Padang Jadi Kontroversi, Andre Rosiade Dipastikan Tak Dicalonkan Jadi Gubernur

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menuturkan hampir semua anggota Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra mengajukan pertanyaan kepada dia.

Namun demikian, Andre mengaku tidak ingat berapa jumlah pertanyaan yang dilontarkan.

"Hampir semua anggota majelis bertanya, makanya agak lama. Ahamdulillah acara berjalan baik, saya diberikan kesempatan beri klarifikasi," ujar Andre.

"Intinya semua yang berkembang di publik semua isu yang jadi pertanyaan publik sudah saua jawab di Mahkamah Kehormatan partai," sambung dia.

Andre menegaskan dia tidak menyalahi kewenangannya sebagai anggota dewan karena ikut dalam penggerebekan PSK.

Ia mengatakan hanya menyalurkan aspirasi karena ada laporan masyarakat yang resah oleh keberadaan prostitusi di Padang.

"Kalau masyarakat lapor ke saya, maka saya teruskan laporannya, kan anggota DPR dipilih oleh masyarakat untuk salurkan aspirasi," ujar Andre.

Saat disinggung optimistis tidak melanggar etik, Andre mengatakan hal itu merupakan kewenangan dari pimpinan khususnya Mahkamah Kehormatan Partai.

Andre hanya menegaskan dirinya berusaha menjadi kader yang patuh, taat, dan loyal kepada partai.

"Pokoknya saya kader loyal, taat, dan patuh apa kata pimpinan," pungkasnya.

Tidak Berwenang

Halaman
123
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan