Pemindahan Ibu Kota Negara

Survei Indo Barometer: 30,4 Persen Responden Tak Setuju Pemindahan Ibu Kota

Hasil survei lembaga Indo Barometer memaparkan terdapat 30.4 persen responden tidak menyetujui pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timu

Survei Indo Barometer: 30,4 Persen Responden Tak Setuju Pemindahan Ibu Kota
YouTube metrotvnews
Desain ibu kota baru 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei lembaga Indo Barometer memaparkan terdapat 30.4 persen responden tidak menyetujui pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sebagian besar responden yang tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur beralasan menolak perpindahan itu karena jangkauan terhadap pemerintah pusat terlalu jauh.

"Mayoritas publik yakni (53.8%) menyatakan setuju dengan rencana pemindahan ibukota
Negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan publik yang tidak setuju (30.4%)," tutur Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, pada sesi pemaparan hasil Survei Nasional “Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari Jokowi-Amin” di Hotel Century Park, Minggu (16/2/2020).

Baca: Syarief Hasan Berharap Ada Pimpinan Baru di Demokrat

Baca: One Pride: Suwardi Dihentikan Rama Supandhi

Baca: Laura Whitmore Kenang Caroline Flack, Selama Ini Banyak Dihujat Publik

Berdasarkan hasil survei itu, sebanyak (85.9%) publik tahu atau pernah mendengar berita atau informasi tentang rencana pemindahan ibukota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan publik yang tidak mengetahui (8.0%).

Lima alasan utama publik setuju dengan rencana pemindahan ibukota adalah mengurangi kepadatan di Jakarta (57.1%), pemerataan pembangunan (18.7%), menekan kesenjangan ekonomi (7.1%), wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (5%), dan Kalimantan Timur wilayah yang luas (4.2%).

Sedangkan, lima alasan utama publik tidak setuju dengan rencana pemindahan ibukota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur adalah jangkauan terhadap pemerintah pusat terlalu jauh (45.2%), biaya pindah sangat mahal (33.3%), berpengaruh terhadap roda pemerintahan (5.2%).

Lalu, Kaltim bukan wilayah yang tepat bagi pusat pemerintahan (4.7%), dan hubungan pemerintah pusat dan daerah terutama jawa semakin jauh (4.1%).

Sebanyak (47.8%) publik menyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur adalah lokasi yang tepat untuk menjadi Ibukota Negara baru untuk Indonesia.

Sedangkan yang menyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur bukan lokasi yang tepat untuk menjadi Ibukota Negara baru berjumlah (26.3%).

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved