Mantan Bos PT INTI Darman Mappangara Dituntut 3 Tahun Penjara

JPU pada KPK berkesimpulan terdakwa sebagai subjek hukum orang perseorangan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggara negara

Tribunnews.com/ Glery Lazuardi
Mantan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus suap proyek pelaksanaan pekerjaan pemasangan Semi Baggage Handling System (BHS), Senin (10/2/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Mantan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200 Juta subsidair lima bulan kurungan.

Darman disebut menyuap eks Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Yastrialsyah Agussalam, senilai USD71.000 dan 96.700 dolar Singapura. Suap diberikan secara bertahap pada Juli 2019.

Baca: KPK Lelang Jeep Wrangler, Buka Harga dari Rp 500 Jutaan

"Menyatakan terdakwa Darman Mappangara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Khaerudin, JPU pada KPK saat membacakan tuntutan di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/2/2020).

JPU pada KPK berkesimpulan terdakwa sebagai subjek hukum orang perseorangan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggara negara.

Sehingga KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik atau unsur pasal yang didakwakan yaitu melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.

Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa.

"Dengan demikian perbuatan terdakwa dilandasi oleh faktor kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) serta diliputi oleh sifat melawan hukum," ujarnya.

Selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa (recths vaar digingsgronden maupun schuld uitsluitingsgronden).

Halaman
12
Berita Populer
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved