Mendagri Perintahkan Eselon 1 Turun Langsung ke Daerah Guna Percepat Pengelolaan Dana Desa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan semua jajaran eselon 1, yang terdiri dari dirjen, irjen, deputi, staf ahli dan staf khusus Menteri untuk turun ke semua 33 provinsi seluruh Indonesia untuk mempercepat pengelolaan Dana Desa.

"Masing-masing provinsi akan dikunjungi satu atau dua pejabat eselon 1 di atas dan secara langsung menerangkan mekanisme fokus pengelolaan dan sistem pengawasan penggunaan dana desa agar tepat sasaran untuk penguatan ekonomi desa," ujar Mendagri Tito di Jakarta Senin (17/2/2020) di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Baca: Tito Karnavian Akui Sempat Takut saat Melihat Kantor Kemenko Perekonomian, Ini Sebabnya

Terdapat tiga gelombang kunjungan ke lapangan yang dirancang oleh Mendagri Tito Karnavian.

Gelombang pertama pada 19 Februari 2020 mencakup sembilan provinsi seperti provinsi Jawa Tengah, Bangka Belitung, Aceh, Banten, Kaltara, Maluku Utara dan tiga provinsi lainnya.

Gelombang Kedua tanggal 20 Februari 2020 di 7 provinsi seperti Papua , Sulawesi Barat, Yogyakarta, NTB, Kalteng, Sulut, Gorontalo, Jambi, Sumut dan Riau.

Dan gelombang ketiga dijadwalkan tanggal 25 Februari 2020 di 17 provinsi seperti Sumatera Selatan, Kepri, Bengkulu, Jawa Barat, Jatim, NTT, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Maluku, Bali dan lainnya.

Sebagai awal dari gerakan turun ke bawah percepatan pengelolaan dana desa tersebut, Mendagri bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi akan berkunjung ke provinsi Jawa Tengah pada 18 Februari 2020 mendatang.

Di provinsi ini, para Menteri akan mengadakan rapat kerja dengan Pemprov Jateng dihadiri oleh semua kepala desa untuk mensosiaisasikan percepatan pengelolaan dana desa.

Hadir juga pejabat dari BPKP yang akan menjelaskan aplikasi berbasis online tentang sistim akuntansi dan pengawasan keuangan desa.

Mantan Kapolri itu menegaskan, dana desa ini sangat penting secepatnya untuk tiba dan dikelola langsung oleh desa, sesuai mekanisme yang ada, untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Apalagi saat ini Indonesia menghadapi tantangan perlambatan ekonomi akibat tekanan global dan juga akibat dampak penyebaran virus corona di Tiongkok.

Dia menjelaskan, penyebaran virus corona telah memicu perlambatan ekonomi di Tiongkok yang merupakan mesin ekonomi dunia.

Dampaknya juga imbuh dia, sangat terasa di berbagai dunia, utamanya ke Indonesia.

Arus ekspor dan impor terganggu karena wabah virus corona telah menganggu kegiatan produksi di berbagai bidang di Tiongkok.