Kasus Gereja di Karimun, Menag dan Jokowi Beda Sikap

Menag melalui staf khusus Menteri Agama Ubaidillah Amin Moch mengatakan, pihaknya telah terjun langsung menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kasus Gereja di Karimun, Menag dan Jokowi Beda Sikap
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Agama Fachrul Razi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Agama RI Fachrul Razi menilai tidak ada masalah intoleransi pada kasus penolakan renovasi Gereja Katolik Santo Joseph di Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau.

Menag melalui staf khusus Menteri Agama Ubaidillah Amin Moch mengatakan, pihaknya telah terjun langsung menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ubaidillah menyebut permasalahan yang terjadi adalah sengketa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Saya diutus ke Karimun, intinya di sana tidak ada masalah intoleransi hanya masalah IMB saja. Dan sebetulnya sudah ada kesepakatan tinggal menunggu PTUN ini diputuskan," ujar dia di kantor Kemenag, Jakarta, Selasa kemarin (18/2/2020).

Baca: Kemenag Sebut Kasus Gereja Karimun Bukan Masalah Intoleransi

Baca: Ada Penolakan Pembangunan Gereja di Tanjungbalai Karimun, Pemkab Harus Belajar dari Wali Kota Bekasi

Selain itu, lanjut Ubaidillah, tidak ada pula laporan kepada pihak kepolisian terhadap pengurus Gereja Paroki Santo Joseph Tanjungbalai.

"Pengurus gereja itu bukan dilaporkan, jadi kepolisian itu meminta klarifikasi karena berita-berita di media sosial. Jadi hanya dipanggil untuk meminta keterangan," ucap Ubaidillah.

Sementara itu, berbeda dengan Menag, Presiden Joko Widodo menyebut kasus tersebut adalah kasus intoleransi.

Jokowi bahkan telah memerintahkan Kapolri dan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menindak tegas masalah tersebut.

"Tadi juga sudah saya perintahkan kepada Menkopolhukam, Kapolri, untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya sesuai dengan jaminan konstitusi yang saya sampaikan," tegas Presiden di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, masalah itu seharusnya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah, namun tidak ada pergerakan pemda, maka pemerintah pusat turun tangan.

"Mestinya daerah itu bisa menyelesaikan ini, tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah jadi saya perintahkan kepada Menko Polhukam, kepada Kapolri, tegas ini harus diselesaikan," ujar Jokowi.

Diketahui, renovasi gereja tersebut terhalang oleh aksi protes dari sekelompok massa yang mengatasnamakan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB).

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved