Dewan Periklanan Indonesia Desak Hadirnya UU Periklanan

Beberapa hal yang menjadi perhatian DPI antara lain, konten-konten periklanan yang harus dilindungi dari pengaruh budaya asing

ist
Penyerahan Buku Naskah Amandemen Etika Pariwara Indonesia (EPI) 2020 yang disampaikan oleh Ketua Panitia Penyempurnaan EPI Hery Margono kepada Ketua Presidium Dewan Periklanan Indonesia Sancoyo Antarikso, Jumat 21/02 

TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Derasnya kepemilikan modal asing di industri periklanan nasional membuat Dewan Periklanan Indonesia (DPI) merasa risau atas arah konten-konten periklanan yang tidak sesuai etika periklanan Indonesia.

Karena itu DPI mendesak pemerintah untuk mulai merancang Undang-Undang Periklanan yang akan mengatur pembuatan konten yang sesuai dengan budaya Indonesia.

Ketua Presidium Dewan Periklanan Indonesia (DPI) Sancoyo Antarikso dalam acara Penyerahan Naskah Amandemen Etika Pariwara Indonesia (EPI) 2020 di Grha Unilever, Tangerang, Jumat (21/2/2020) .

Ia mengatakan beberapa hal yang menjadi perhatian DPI antara lain, konten-konten periklanan yang harus dilindungi dari pengaruh budaya asing.

Industri periklanan yang terdisrupsi dengan platform asing seperti Google Facebook dan Instagram yang menyerap semakin besar belanja Iklan serta soal perlindungan data.

“Definisi periklanan saat ini bukan lagi yang kemarin kita diskusikan, sudah jauh berbeda dan dengan tren global yang semakin mendisrupsi kita butuh perundangan untuk meregulasi,” kata Sancoyo.

Anggota presidium Dewan Periklanan Indonesia (DPI) Janoe Arijanto menambahkan, saat ini yang terjadi dalam industri periklanan adalah kompetisi yang tidak sehat karena tidak adanya aturan perundangan yang melindungi.

Baca: Pembangunan Tol Banda Aceh - Sigli, Jokowi: Saya Kaget Kecepatannya Luar Biasa

Baca: Ahmad Basarah: Internal PDIP Inginkan Gibran Maju Calon Wali Kota Solo

Baca: Suhendra: Implementasi Butir-butir MoU Helsinki Kunci Kebangkitan Aceh

Modal asing saat ini diperbolehkan menguasai 67% kepemilikan agensi periklanan, karena tidak lagi masuk dalam negatif list investasi asing.

“Padahal yang menyangkut hajat hidup orang banyak bukan hanya air dan kekayaan alam, tapi juga konten, informasi. Kalau ini dikuasai asing, kan kedepannya membahayakan. Karena itu perlu diatur oleh perundangan,” kata Janoe yang juga Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I).

Mengamini Janoe, Ketua Dewan Perguruan Periklanan Indonesia (DP2I) RTS Masli mengatakan, apa yang terjadi di Indonesia berbanding terbalik dengan kondisi industri ini di negara lain, dimana modal asing dibatasi tidak lebih dari 51%.

Halaman
12
Berita Populer
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved