Iuran BPJS

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan, KPCDI: Mahkamah Agung Dengarkan Kesulitan Rakyat Kecil

Ia mengatakan, pasien cuci darah sering mengalami diskriminasi pada saat bekerja, di mana sering dihentikan dari pekerjaan dengan alasan kesehatan men

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan, KPCDI: Mahkamah Agung Dengarkan Kesulitan Rakyat Kecil
Twitter.com/@tey_saja-mediavector.blogspot.com
VIRAL Kisah Peserta BPJS Kesehatan, Dapat Tagihan dari RS Rp 37,5 Juta, tapi Ia Malah Bersyukur 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Samosir mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Keputusan MA itu kami apresiasi dan tentu keputusan MA itu memberikan angin segar di tengah proses hukum yang selalu mengalahkan rakyat kecil," katanya.

"Kami (KPCDI) merasa kesulitan rakyat kecil, jeritan rakyat kecil kemarin didengar, karena kenaikan iuran itu memberikan beban berat kepada rakyat terkhusus pada masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai pasien cuci darah," kata dia saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (10/3/2020).

Baca: Bupati Sukabumi Usul BPJS Kesehatan Dibubarkan, Ini Alasannya

Ia mengatakan, pasien cuci darah sering mengalami diskriminasi pada saat bekerja, di mana sering dihentikan dari pekerjaan dengan alasan kesehatan menurun.

"Tidak bisa bekerja tapi iuran BPJS kami jalan terus. Kami rasa kebijakan menaikan iuran memang harus ditinjau," ungkap dia.

KPCDI berharap, pemerintah segera menjalankan semua keputusan Mahkamah Agung itu.

"Segera dijalankan agar mengurangi beban masyarakat kecil dan menengah," harap dia.

Baca: Hampir 200 Tentara Korea Utara Tewas Diduga karena Virus Corona, Mayat-Mayat Tidak Dikremasi

Seperti diketahui MA mengabulkan uji materiel Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan itu sekaligus membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara hak uji materiel. Diputus Kamis, 27 Februari 2020," ujar juru bicara MA Andi Samsan Nganro di Jakarta.

Dalam amar putusan itu, MA menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) selaku penggugat.

Halaman
12
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved