Breaking News:

Cegah Penyebaran Virus Corona, MK Tunda Sidang Uji UU KPK

Anwar Usman, menunda sidang itu karena sedang mewabah virus corona di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV
Anwar Usman bacakan putusan soal eks napi koruptor boleh mencalonkan diri di Pilkada. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang uji formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua majelis hakim konstitusi, Anwar Usman, menunda sidang itu karena sedang mewabah virus corona di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Dia membacakan penundaan sidang di ruang sidang pleno lantai II gedung MK, Senin (16/3/2020).

"Untuk itu mohon diperhatikan sidang tidak bisa dilanjutkan dan akan ditunda sampai waktu yang belum bisa dipastikan. Sambil melihat perkembangan situasi nasional dan internasional," kata Anwar Usman.

Baca: Cegah Corona, Begini Cara Erick Thohir dan Para Menteri Gelar Rapat

Semula pada Senin ini sidang beragenda mendengarkan keterangan ahli pemohon perkara nomor 79/PUU-XVII/2019. Perkara ini diajukan oleh mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, dan kawan-kawan.

Muji Kartika Rahayu, selaku kuasa hukum dari perkara nomor 79/PUU-XVII/2019, mengungkapkan ahli yang rencananya akan dihadirkan ke persidangan tidak dapat hadir karena sedang mewabah virus corona.

"Doktor Aan Eko Widiarto akan menyampaikan keterangan melalui video conference, karena situasi mendadak beliau sudah sempat membeli tiket, tetapi karena ada persoalan corona beliau harus," kata Muji.

Baca: DPR RI Dukung Penetapan Wabah Corona sebagai Bencana Nasional Non-Alam

Setelah mendengarkan keterangan kuasa hukum pemohon, majelis hakim konstitusi memaklumi hal tersebut.

"Sesuai pemohon, betul berhalangan kehadiran karena situasi nasional ini bukan lokal internasional malah dunia. Jadi ini ahli dari Malang, mohon maaf hari ini tidak bisa didengar keterangan karena situasi negara bahkan internasional sedang antisipasi persebaran virus corona," kata Anwar Usman.

Dia tidak mengungkapkan kapan sidang akan kembali digelar.

"Sidang akan ditunda. Nanti panitera akan memberitahu kapan sidang akan dilanjutkan. Dengan demikian sidang ditutup," tambahnya.

Baca: Pelaku Penyebar Hoaks Istana Lockdown Diciduk Polda Sumut di Kediamannya

Untuk diketahui, sampai saat ini masih terdapat tujuh perkara pengujian materiil dan formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara tersebut tercatat untuk nomor Perkara 59, 62, 70, 71, 73, 77, 79/PUU-XVII/2019.

Berita Populer
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved