Breaking News:

Ketua Bawaslu: Dibutuhkan Perppu Pilkada Apabila Waktu Pemungutan Suara Ditunda

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penundaan beberapa tahapan pilkada.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Willem Jonata
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Ketua Bawaslu RI Abhan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diperlukan apabila melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Menurut dia, tanggal pemungutan suara Pilkada 2020 pada 23 September merupakan perintah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau UU Pilkada.

"Untuk Perppu belum bisa dipastikan, karena saat ini sedang ada faktor di luar dugaan. Kami akan melihat perkembangan situasi beberapa waktu ke depan," kata dia, dalam keterangannya, Jumat (27/3/2020).

Baca: KPU Tunda Tahapan Pilkada, Guru Besar Unpad: Sudah Tepat!

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penundaan beberapa tahapan pilkada, di antaranya pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual calon perseorangan, dan penelitian (coklit), dan pemutahiran data pemilih.

Menindaklanjuti SK itu, pihak Bawaslu telah mengeluar surat edaran (SE) pengawasan penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020.

Baca: KPU Tunda 4 Tahapan Pilkada Serentak 2020 karena Wabah Corona, Bagaimana Pelaksaan Pilkada 2020?

Abhan menjelaskan penundaan beberapa tahapan itu apabila akhirnya berdampak menunda tahapan pemungutan suara, maka presiden perlu menerbitkan Perppu.

"Bawaslu setiap saat terus melakukan koordinasi dengan KPU terkait tahapan pilkada yang terganggu akibat Covid-19. Seandainya KPU menunda tahapan sekarang sampai Mei atau Juni, maka harus dilihat kembali apakah sisa waktu cukup untuk menyelesaikan tahapan? Kalau tidak (cukup waktu), harus ada Perppu," kata dia.

Untuk diketahui, pada Selasa (24/3/2019) kemarin, Bawaslu telah menerbitkan SE Nomor: 025UK.BAWASLUIPM.00.00I3/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam SE tersebut, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved