Minggu, 7 September 2025

Virus Corona

Hadapi Virus Corona, Anggota Komisi III DPR Sarankan Pemerintah Segera Lockdown Jabodetabek

"Berkali-kali saya sudah sarankan dan referensikan untuk menanggulangi covid-19 dengan langkah lockdown," katanya

Tribunnews.com/Ilham
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni rampung diperiksa penyidik KPK. Ia diperiksa sebagai saksi kasus suap terkait pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P tahun anggaran 2016 untuk Bakamla, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI mendorong pemerintah melakukan langkah preventif dalam mengatasi virus corona (covid-19).

Caranya, dengan menetapkan lockdown atau karantina wilayah.

Baca: Sri Sultan Hamengkubuwono X: DIY Tidak Sampai Lockdown, Pemudik dan Pendatang Harus Isolasi 14 hari

"Berkali-kali saya sudah sarankan dan referensikan untuk menanggulangi covid-19 dengan langkah lockdown, terutama wilayah Jabodetabek," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (28/3/2020).

Menurutnya, pemilihan Jabodetabek karena jumlah kasus positif virus corona menjadi yang terbanyak dibanding wilayah lainnya.

Ditambah, kota tersebut memiliki tingkat mobilitas orang serta interaksi sosial yang tinggi.

Ia menilai, mengambil langkah karantina wilayah memang bukan hal yang mudah, karena berdampak sangat buruk terhadap perekonomian Indonesia.

"Tapi sekarang yang utama adalah bagaimana menyelamatkan nyawa dengan memutus mata rantai virus, yaitu melakukan lockdown. Jika tidak akan terjadi finansial and human crisis secara bersamaan," tutur Sahroni.

Politikus Partai NasDem itu menyebut, ketika pemerintah memutuskan karantina wilayah, maka harus mempersiapkan secara matang, agar tidak terjadi kerusuhan saat mulai diterapkan karantina wilayah.

Di mana, supermarket dan apotek harus tetap dibuka dengan pembatasan waktu dan pembelinya.

Kemudian masyarakat tidak mampu, wajib dipenuhi kebutuhan pokoknya oleh pemerintah.

Selanjutnya, kata Sahroni, pemerintah harus memperbanyak hotline covid-19 agar masyarakat tidak kesulitan menghubungi tenaga medis untuk meminta pertolongan.

"Demi menghindarkan kerusuhan, pemerintah harus menyiapkan segala protokol yang dibutuhkan dengan menurunkan polisi maupun TNI untuk melakukan patroli," ucap Sahroni.

Baca: PSI Minta Proses Produksi dan Impor Alkes Terkait Penanganan Virus Corona Dipermudah

Petugas yang berpatroli, kata Sahroni, harus menindak tegas jika ada masyarakat yang ke luar rumah, tanpa ada alasan yang sangat darurat.

"Selain itu, dalam masa lockdown tetap dilaksanakan rapid test, yang dilakukan sejumlah tenaga medis dengan mendatangi rumah-rumah warga," paparnya.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan