DNIKS: Penanganan Virus Corona Jangan Timbulkan Kegaduhan Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Nasional (DNIKS) berharap penanganan dan pengendalian terhadap merebaknya wabah virus Corona atau Covid -19 tidak menimbulkan kegaduhan politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya.

Hal itu dikatakan Sekjen DNIKS Edwil S Djamaoeddin untuk menyikapi semakin merebaknya wabah Covid-19 yang telah menjadi bencana nasional dan global.

"Pemerintah berkewajiban melakukan cipta kondisi bagi terwujudnya stabilitas nasional secara menyeluruh," ujar Edwil, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2020).

Termasuk melakukan langkah antisipasi atas kemungkinan memburuknya situasi yang bisa berujung pada kerawanan sosial seperti melonjaknya angka pengangguran, kelangkaan kebutuhan pokok, serta terbatasnya sarana kesehatan, atas dampak meningkatnya jumlah korban Covid-19.

Baca: Imbas Corona, 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Baca: Rencananya Digelar Besok, Pemilihan Wagub DKI Sebaiknya Ditunda Tunggu Suasana Kondusif

Baca: Upaya Hentikan Kasus Impor Covid-19, Thailand Tangguhkan Seluruh Penerbangan

Meski begitu, DNIKS mendukung penuh setiap langkah dan kebijakan pemerintah dalam menangani dan menanggulangi penyebaran wabah Covid-19.

"DNIKS juga memberikan apresiasi kepada semua pihak, baik pemerintah maupun swasta termasuk organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, para profesional maupun sukarelawan yang telah turut serta dengan sungguh-sungguh dalam melakukan penanggulangan penyebaran Covid-19," ujarnya.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah memastikan ketersedian dan stabilitas harga kebutuhan pokok, kemampuan daya beli masyarakat, layanan medis, dengan melakukan relokasi anggaran terhadap sektor-sektor prioritas.

DNIKS juga berharap pemerintah dalam melakukan penanggulangan wabah Covid-19 dan segala dampak yang ditimbulkan dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat, ormas, parpol dan seluruh potensi nasional sebagai bentuk sistem pertahanan rakyat semesta dan kesetiakawanan sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Tapi ini bukan hanya dibutuhkan peran dari pemerintah saja, namun peran masyarakat sendiri sebagai warga negara juga sangat di butuhkan, kebijakan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik apabila warga negaranya tidak melaksanakannya dengan baik," kata Edwil.

Seperti diketahui, DNIKS merupakan organisasi nonpemerintah, bersifat terbuka, independen, serta mandiri yang saat ini dipimpin Ketua Umum DNIKS Tantyo AP Sudharmono.

Ada 34 organisasi sosial (orsos) tingkat nasional seperti Kowani, PPDI, dll, serta 25 ribu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di bawah naungan DNIKS yang tersebar di seluruh Indonesia.