Usulan Pembebasan Koruptor, Wakil Ketua KPK Nurul Guhfron Minta Menkumham Pahami PP 99

Nurul Guhfron, meminta Politisi PDI Perjuangan itu membuka dan membaca Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 itu.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Upaya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 itu dilakukan untuk mengatasi over capacity (kelebihan penghuni) di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kondisi over capacity itu dinilai mengkhawatirkan di tengah situasi pandemi coronavirus disease (Covid)-19.

Baca: Yasonna: Hanya Orang Tumpul Rasa Kemanusiaan Tidak Terima Pembebasan Napi

Baca: Yasonna: Kritik Terhadap Pembebasan Napi di Lapas Kelebihan Kapasitas Jauh dari Adab Ketimuran

Baca: KPK Tolak Pandemi Corona Dijadikan Alasan Membebaskan Koruptor

Menanggapi usulan dari Menkumham Yasonna Laoly itu, Wakil Ketua KPK Nurul Guhfron, meminta Politisi PDI Perjuangan itu membuka dan membaca Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 itu.

Dia memahami keresahan masyarakat terhadap para koruptor. Selain telah melanggar hukum, kata dia, koruptor juga telah merampas hak-hak masyarakat saat melakukan korupsi.

“Harapan kami, Kemenkumham harus bisa memastikan apakah ada napi yang terkena corona atau tidak. Apabila ada, maka napi tersebut yang dipindahkan, bukan kemudian mengubah PP. Silakan buka kembali PP agar lebih bisa dipahami,” kata Nurul Guhfron, dalam keterangannya, Minggu (5/4/2020).

Dia menyarankan, Kementerian Hukum dan HAM secara serius melakukan pembenahan pengelolaan lapas dan rutan.

Sejauh ini, dia menilai, setelah upaya operasi tangkap tangan di Lapas Sukamiskin pada Juli 2018, Kementerian Hukum dan HAM belum memperbaiki pengelolaan dan melaksanakan rencana aksi yang telah disusun terkait perbaikan lapas.

Sehingga, dia mengungkapkan, kapasitas ruang sel dan penghuni menjadi tidak seimbang. Meskipun, sejauh ini, dia menilai, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM sudah mulai melakukan perbaikan.

“Selama hal tersebut terjadi, seharusnya over capacity lapas bukan alasan tepat. Namun akan menimbulkan ketidakadilan baru. KPK pernah menemukan ribuan napi dan tahanan di rutan atau lapas yang overstay, seharusnya telah keluar, tetapi karena persoalan administrasi masih berada di lapas,” tuturnya.

Halaman
123
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved