KPK Tolak Pandemi Corona Dijadikan Alasan Membebaskan Koruptor

Nurul Ghufron, meminta narapidana korupsi tetap berada di penjara selama pandemi coronavirus disease

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, meminta narapidana korupsi tetap berada di penjara selama pandemi coronavirus disease (Covid)-19.

Selama ini, kata dia, narapidana korupsi berada di penjara yang berbeda dengan pelaku tindak pidana umum.

Dia menegaskan tidak ada alasan memberlakukan pelaku tindak pidana korupsi sama seperti narapidana yang menjalankan program asimilasi dan integrasi seperti yang tercantum di Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

“Penekanan pada prasyarat keadilan. Selama ini kapasitas lapas melebihi 300 persen. Pemidanaan napi koruptor tidak sesak, seperti sel napi umum. Dari sisi keadilan, akan tidak adil kalau napi koruptor diperlakukan sama dengan napi yang sesak secara kapasitas,” kata dia, dalam keterangannya, Minggu (5/4/2020).

Baca: Kekurangan Baju APD, Perawat di RSUD Kediri Terpaksa Pantau Pasien Corona via Grup WhatsApp

Baca: Kontroversi Pembebasan Napi Koruptor, Mahfud MD: Isolasi di Lapas Lebih Bagus daripada di Rumah

Jika, membandingkan ukuran ruang tahanan untuk melakukan social distancing (pembatasan sosial) dan physical distancing (pembatasan sosial), kata dia, narapidana korupsi berbeda dengan narapidana tindak pidana umum.

“Perhatian utama dalam pernyataan KPK tentang aspek kemanusiaan serta perwujudan physical distancing di Lapas. Sehingga perlu kami tegaskan terhadap napi korupsi yang selama ini dalam pemahaman kami, dari sisi kapasitas selnya tidak penuh, tidak seperti sel napi pidana umum,” tuturnya.

Dia menjelaskan, alasan pembebasan kepada para napi tidak kemudian meniadakan prasyarat proses dan tahapan pembinaan napi di lapas.

Dia mengungkapkan tidak boleh pembebasan dengan meninggalkan bahkan dilakukan tanpa seleksi ketercapaian program pembinaan bagi Napi di lapas. Selain syarat usia dan kerentanan potensi penyakit yang diidap napi.

“Agar tidak melihat penempatan narapidana di Lapas semata sebagai balas dendam, namun tetap memberikan perlindungan pemenuhan hak hidup dan hak kesehatan jika terancam penularan Covid-19. KPK menolak pandemi ini jika dijadikan dalih untuk membebaskan koruptor,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengusulkan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Halaman
123
Berita Populer
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved