Baleg DPR Sepakat Gelar Raker dengan Pemerintah Bahas Omnibus Law Pekan Depan
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya mengatakan raker dengan pemerintah akan digelar pekan depan
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menggelar rapat kerja membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Rapat dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dan digelar secara virtual pada Selasa (7/4/2020).
Baca: Ferry Juliantono Sebut Ada Kesenjangan Pikiran Elit dengan Rakyat dalam Hadapi Virus Corona
Dari hasil rapat itu, menghasilkan tujuh kesimpulan, yakni:
1. Raker diadakan untuk mendengarkan keterangan kesiapan Pemerintah untuk pembahasan.
2. Pembentukan Panja (Panitia Kerja).
3. Menyetujui jadwal acara Rapat rapat Pembahasan RUU tentang Cipta Keria sebagaimana terlampir.
4. Baleg akan mengundang sebanyak mungkin stake holder dan/atau Rakad untuk memberi masukan atas RUU Cipta Keria sebagai masukan bagi Fraksi dalam menvusun DIM (Daftar Inventarisasi Masalah).
5. DIM Fraksi (9 fraksi) dikumpulkan setelah penyerapan aspirasi dan masukan pakar
6. Pembahasan DIM dilakukan dari yang tidak mendapatkan Pertentangan dari masyarakat sampai yang sulit sehingga pada saat Rapat Keria dengan Pemerintah dapat disampaikan DIM yang mudah terlebih dahulu.
7. TA Baleg dan BKD agar sesegera ungkin membuat materi sandingan norma yang ada di RUU Cipta Keria dengan UU terkait.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya mengatakan raker dengan pemerintah akan digelar pekan depan.
Pada raker nanti, akan ditanyakan kesiapan pemerintah membahas Omnibus Law.
"Raker yang terdekat di Baleg minggu depan untuk cek kesiapan pemerintah," ujar Willy.
Baca: Alasan Perwakilan RI di Luar Negeri Berikan Bantuan Sembako kepada WNI Ketimbang Transfer Dana
Raker tersebut dijadwalkan dihadiri menteri-menteri terkait.
"Iya dengan Pak Airlangga (Menko Perekonomian), dan mungkin beberapa menteri terkait," katanya.