Virus Corona

Wapres Maruf Amin Tak Ingin Ada Tumpang Tindih Data Penerima Bansos Wabah Virus Corona

Wakil Presiden Maruf Amin minta kepala daerah agar data-data penerima bantuan sosial (bansos) akibat terdampak Covid-19 disisir secara komprehensif.

Dokumentasi Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menjalani sesi wawancara virtual, Rabu (18/3/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin meminta para kepala daerah agar data-data penerima bantuan sosial (bansos) akibat terdampak virus corona (Covid-19), disisir secara komprehensif.

Adapun Maruf Amin menyampaikan hal itu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Jangan sampai tumpang tindih misalnya, jadi semacam ada double accountlah, sudah dapat dari sini, dapat lagi dari sini sementara yang lain ada yang tidak dapat, itu sudah diwanti-wanti oleh Wapres," ujar Juru Bicara Wapres Maruf, Masduki Baidlowi kepada wartawan, Rabu (8/4/2020).

Namun, yang paling pokok, Masduki menyebut, sebenarnya justru agar bantuan kepada warga terdampak virus corona akan segera diluncurkan selama tiga bulan berturut turut.

Baca: Mahfud MD Gamblang Ungkap Kesepakatan Pemerintah Atasi Corona di ILC: Banyak Meninggal Kan Panik

"Lebih cepat lebih baik, dan harapan wapres kepada Mensos dan perangkat terkait di kementerian itu supaya bisa segera jalan itu," pungkas Masduki.

Sebelumnya, pemerintah memberikan Bansos Tambahan untuk warga Jabodetabek sebagai bantuan dalam menghadapi Pandemi Corona. Adapun jumlah warga yang akan menerima Bansos tersebut berjumlah 4,1 juta orang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2020) malam.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2020) malam. (Tribunnews.com/Danang Triatmojo)

"Bansos tambahan untuk Jabodetabek yaitu 4,1 juta penerima, 2,5 juta di DKI dan 1,6 juta di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, ini untuk memberikan BLT kepada mereka," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa, (7/4/2020).

Baca: Sembilan Fakta yang Perlu Diketahui soal PSBB di Jakarta

Adapun nilainya menurut Sri Mulyani yakni Rp 600 ribu dan akan diberikan selama dua atau tiga bulan.

"Satuannya sama seperti kartu pra kerja 600 ribu. kita nanti tetapkan 2 atau 3 bulan," katanya.

Bansos Tambahan tersebut menurutnya untuk memberikan dukungan terhadap langkah langkah dibidang kesehatan, salah satunya PSBB. Bansos tambahan tersebut termasuk dalam paket anggaran  Rp 110 triliun dari total 405,1 triliun untuk menghadapi Pandemi Corona.

"Tanpa menyebabkan masyarakat kita menjadi mengalami kesulitan di bidang pemenuhan kebutuhan pokok," pungkasnya.

Penulis: Reza Deni
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved