Anies Baswedan Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tolak WFH Selama PSBB Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengancam akan mencabut izin perusahaan yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.
Penulis:
Indah Aprilin Cahyani
Editor:
Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengancam akan mencabut izin perusahaan yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.
Adapun pelaksanaan PSBB sudah diberlakukan pada Jumat (10/4/2020).
PSBB diberlakukan demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di DKI Jakarta.
Anies Baswedan bersikap tegas bagi perusahaan yang tetap melakukan aktivitas di tempat kerja dan tidak mentaati aturan worf from home (WFH) selama PSBB.
Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Senin (13/4/2020).

Baca: Ada Pandemi Corona, Sri Mulyani Minta Anies Pangkas Tunjangan untuk PNS di DKI
Baca: PSBB Jakarta, Pengendara Motor Boleh Berboncengan Asalkan Satu Alamat Rumah, Ini Kata Anies Baswedan
Oleh karena itu, Anies akan mengambil tindakan tegas apabila instruksi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak dijalankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Ia menekankan, instruksi ini perlu ditaati untuk mencegah penyebaran virus corona.
"Kami harap segera ditaati, karena akan dilakukan dan melakukan tindakan tegas," ujar Anies Baswedan.
"Bisa berbentuk evaluasi izin usaha," sambungnya.
Anies tak segan mencabut izin usaha bagi perusahaan yang tidak mengurangi aktivitas di tempat kerja selama PSBB.
"Bila melakukan pelanggaran dan berulang terus bisa kita cabut izin usaha."
"Kami harap nggak terjadi, maka ini harus ditaati," jelasnya.
Baca: 16 Negara Ini Belum Laporkan Satu pun Kasus Covid-19, meski Corona Telah Menyebar di 185 Negara
Baca: Jokowi Serukan Lawan Pandemi Corona, Begini Perkembangan di Negara-negara Asean
Baca: BPTJ Menyeru, Bijaklah Menggunakan Transportasi Umum Saat Ada Pandemi Corona
Anies pun meminta semua perusahaan untuk mentaati, bukan untuk siapa-siapa dan bukan untuk pemerintah.
Namun, aturan ini untuk melindungi segenap bangsa dan warga terutama penduduk Jakarta.
"Ini kepentingan kita untuk melindungi segenap bangsa," ucap Anies.