Breaking News:

Polemik Surat Staf Khusus Presiden

Polemik Surat Stafsus Presiden, Wamendes PDTT Telusuri Oknum yang Bermain

Budi Arie Setiadi akan menelusuri soal surat dari Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra perihal Kerjasama Sebagai Relawan Desa Lawan

Kemendes
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi, akan menelusuri soal surat dari Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra perihal Kerjasama Sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19 yang ditujukan kepada pihaknya.

Dia mengaku menerima informasi dari beberapa kepala desa dan camat terkait surat dari Andi Taufan bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020, pada 1 April 2020.

Baca: Pendiri Perusahaan Rintisan dan Stafsus Milenial Jokowi, Ini Profil Andi Taufan Garuda

“Saya tidak tahu menahu adanya surat itu sampai beberapa kepala desa dan camat serta kepala dinas PMD (Penanaman Modal Daerah,-red) memberitahu ke saya, pak wamen ini ada apa. Saya dapat PDF di WA (Whatsapp,-red) dan semua bertanya apa ini benar dialamatkan ke Kemendes,” kata Budi Arie, saat sesi wawancara yang disiarkan secara langsung Kompas TV, Selasa (14/4/2020).

Baca: Cari Penawar Corona, Kemenristek Lakukan Uji Coba Obat Klorokuin Hingga Buat Serum Anti-Covid-19

Setelah menerima informasi dari beberapa kepala desa dan camat, Budi Arie sempat menanyakan penggunaan anggaran untuk program Relawan Desa Lawan Covid-19 itu.

Berdasarkan keterangan yang diterima, anggaran itu sebagian ditanggung kepala desa dan camat.

“Terus saya tanya apa konsekuensi, karena konsekuensi adalah mereka disuruh menanggung sebagian biaya pelatihan itu,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, soal kerjasama Relawan Desa itu belum ada pembicaraan secara resmi di Kementerian Desa.

Baca: Politikus PAN Khawatir Pengunduran Diri 5 Dokter di RSUD Padang Sidempuan Ganggu Penanganan Corona

“Belum ada pembicaraan resmi di Kemendes. Saya cek di Kemendes, saya tanya bagaimana proses surat itu? Surat itu kan intinya baru penawaran kerjasama. Secara surat sudah salah, tembusan untuk surat ke camat, tembusan ke Kemendes, salah. Camat itu ranah Kemendagri,” ungkapnya.

Selain salinan surat itu yang sudah beredar luas di media sosial.

Halaman
123
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved