Breaking News:

Dilarang Polisi, Puluhan Ribu Buruh Tetap Gelar Unjuk Rasa Serentak pada 30 April 2020

Ia memastikan tetap akan menggelar aksi unjuk rasa bersama 50 ribu buruh pada 30 April 2020 mendatang.

TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Ketua KSPI Said Iqbal 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menanggapi pernyataan pihak polisi yang tidak memberikan izin adanya aksi unjuk rasa pada 30 April 2020 mendatang. Tidak diberikan izin itu menyusul adanya bahaya wabah Virus Corona.

Ia memastikan tetap akan menggelar aksi unjuk rasa bersama 50 ribu buruh pada 30 April 2020 mendatang. Ia juga mengatakan, kegiatan itu akan dilaksanakan serempak pada 20 provinsi.

"Sampai saat ini, KSPI dan MPBI akan tetap aksi 30 april dalam rangka peringatan May Day di DPR RI dan kantor menko perekonomian serta serempak di 20 provinsi," kata Said Iqbal kepada Tribunnews.com, Minggu (19/4/2020).

Baca: Terkena Kebijakan Lockdown, Tiga KBRI di Eropa Bantu Kepulangan 18 WNI dari Polandia

Baca: Sumsel Kebut Panen Padi untuk Sumbang Suplai Pangan Jelang Ramadan

Ia juga menolak tudingan polri yang menganggap belum mengirimkan surat izin untuk melakukan demonstrasi kepada polri. Said menegaskan, pihaknya telah mengirimkan surat tersebut pada 17 April 2020 lalu.

"Surat pemberitahuan aksi KSPI dan MPBI pada Jumat 17 April sudah disampaikan ke petugas piket Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Tapi petugas piket tidak mau menerima surat pemberitahuan aksi, sehingga sabtu 18 April surat pemberitahuan aksi kami kirim melalui jasa titipan kilat ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya," jelasnya.

Baca: Beri Pesan untuk Masyarakat, Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri Tangani Corona

Ia juga menegaskan, pihaknya bersedia akan memberhentikan aksi apabila DPR RI dan Menko Perekonomian berhenti melakukan pembahasan omnimbus law RUU Cipta Kerja selama pandemi Corona.

"Aksi buruh 30 April akan kami hentikan bila DPR RI dan Menko Perekonomian menghentikan pembahasan omnibus law RUU cipta kerja selama pandemi corona. Kalau tidak maka buruh tetap aksi," jelasnya.

Tak hanya itu, Said Iqbal menyindir balik alasan penolakan polri yang menyebut unjuk rasa akan membahayakan nyawa buruh.

"Kalau dipersoalkan aksi buruh di tengah pandemi corona akan membahayakan nyawa buruh, maka jawabannya sederhana yaitu liburkan sekarang juga jutaan buruh yang masih bekerja di pabrik di tengah pandemi corona yang mengancam nyawa buruh juga. Pemerintah dan aparat hukum harus adil dalam memandang masalah ini, jangan standar ganda," pungkasnya.

Halaman
12
Berita Populer
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved