Jokowi Ingin Ada Kontrol Pengawasan Distribusi Bansos bagi Warga Terdampak Virus Corona

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran kementeriannya untuk mengontrol serta mengawasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat lapisan bawah dalam menghadapi virus corona atau Covid-19.

Hal itu untuk memastikan bahwa Bansos yang diberikan tepat sasaran.

Baca: Fraksi PAN soal Pelatihan Pra Kerja Online: Tak Ada Bedanya dengan di Media Sosial

"Ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan, sehingga bantuan bisa diterima dengan baik, dan bisa benar tepat sasaran," kata Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi kebijakan PSBB, Senin, (20/4/2020).

Bansos untuk DKI Jakarta menurut Presiden telah dimulai pada Senin pagi.

Setelah DKI, Bansos akan diberikan kepada warga lapisan bawah di wilayah yang berbatasan dengan Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

"Bansos tadi pagi dimulai secara besar-besaran untuk 1,2 di DKI terlebih dulu, Bodetabek dan nanti daerah lain. Saya ingin bansos ke yang tak mampu betul betul tepat sasaran," katanya.

Selain itu Presiden memerintahkan kementerian terkait untuk memastikan kelancaran distribusi logistik di tengah pandemi virus corona.

Sehingga ketersediaan pangan terjamin selama darurat Covid-19 .

"Pastikan distribusi logistik, kelancaran produksi betul betul tak ada hambatan di lapangan. Stok pangan cukup. Pastikan. Agar kita memasuki bulan Ramadhan ini betul betul memiliki kepastian stok pangan," pungkasnya.

 Sebelumnya, selain jaring pengaman sosial (social safety net) pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat lapisan bawah yang terkena dampak Pandemi Corona.

Bantuan sosial tersebut ada yang berupa bantuan sembako ataupun bantuan langsung tunai (BLT). 

Pertama yakni bantuan khusus bahan pokok (sembako) dari pemerintah pusat untuk masyarakat DKI Jakarta.

Nilainya sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan. 

"Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 KK, dengan alokasi anggaran Rp, 2,2 triliun," kata Presiden dalam konferensi pers,  Kamis, (9/4/2020).

Kedua yakni bantuan sembako yang ditujukan bagi masyarakat di daerah penyangga Jakarta, yakni Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Bantuan diberikan kepada 576 ribu kepada keluarga.

"Dengan nilai 600 ribu per bulan, selama 3 bulan, dengan total anggaranp Rp 1 triliun," katanya.

Bantuan ke tiga ditujukan kepada masyarakat lapisan bawah di luar Jabodetabek.

Jenis bantuan yang diberikan bukan bantuan sembako melainkan bantuan langsung tunai alias BLT.

Adapun mereka yang menerima bantuan adalah masyarakat yang belum menerima program bantuan apapun dari pemerintah baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Program Kartu Sembako.

"Diberikan kepada 9 juta Kepala Keluarga, sebesar 600 ribu per bulan, diberikan selama tiga bulan. Dengan total anggaran yang disiapkan Rp 16,2 triliun," katanya.

Keempat yakni pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa.

Presiden mengatakan bahwa bantuan sosial tersebut akan diberikan kepada 10 juta Keluarga.

"Besarannya Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan dengan anggaran yang disiapkan Rp 21 triliun," katanya.

Selain itu terdapat Program Keselamatan yang akan dilakukan oleh Polri.

Presiden mengatakan bahwa program tersebut seperti program kartu Pra-Kerja yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Program ditujukan kepada 197 ribu pengemudi taxi, sopir bus, sopir truk, dan kernet.

Baca: Cerita Pekerja Hotel yang Terdampak Virus Corona, Harap-harap Cemas Tak Digaji dan Diputus Kontrak

 "Akan diberikan insentif Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan

di sini adalah sebesar Rp 360 miliar," pungkasnya.